Legislator minta pemerintah tinjau ulang pengalihan listrik Inalum

Harapan kami pemerintah lebih objektif dan realistis dalam menyelesaikan masalah kelistrikan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengalihan 220 Megawatt (MW) pasokan listrik dari PT Inalum ke PT PLN (Persero).

"Kita berharap menteri BUMN berpikir ulang mengenai langkah kebijakannya itu, karena pengalihan tersebut bisa berdampak langsung pada para pekerja," kata Sartono Hutomo di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah mencari solusi mengatasi kelangkaan listrik di Sumatera Utara (Sumut). Bilamana pengalihan pasokan listrik sebesar 220 MW ke PT. PLN, sama artinya menghentikan sekitar 50--75 persen produksi di Inalum.

"Harapan kami pemerintah lebih objektif dan realistis dalam menyelesaikan masalah kelistrikan, tentunya ke depan Inalum dapat berkembang dengan baik. Dan para karyawan tidak resah kehilangan pekerjaanya," kata Sartono.

Efek pengalihan pasokan listrik terhadap produksi Inalum tentu secara otomatis akan terjadi sampai dengan 50 persen.

"Pemerintah harus menghargai nasionalisasi Inalum pada November 2013 yang lalu, di mana pemerintah berhasil menasionalisasi aset ini setelah 30 tahun dikelola oleh Jepang, dengan biaya pengakuisisian sebesar Rp5.5 triliun," katanya.

Adapun saran mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini sebaiknya pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi Inalum. Mengingat kebutuhan alumunium nasional sebesar 700 ribu ton, sementara saat ini Inalum memiliki kapasitas 240 ribu.

"PT Inalum adalah salah satu perusahaan peleburan alumunium yang sangat lengkap di Asia Tenggara. Kalau pemerintah memang serius dalam mengatasi krisis listrik di Sumut harusnya pemerintah mengupayakan dibukanya kembali PLTGU Begawan dari penyegelan kejaksaan dan mendorong penyelesaian Korupsi di PLTGU tersebut," saran Sartono.
(Zul)