Komisi VI DPR minta kebijakan distribusi batubara diubah

Harga distribusi batubara itu lebih tinggi dibanding harga batubara. Ini kan sudah tidak benar,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR minta PT PLN (persero) mengubah kebijakan dalam pendistribusian batubara yang selama ini berpotensi dipermainkan.

"Harga distribusi batubara itu lebih tinggi dibanding harga batubara. Ini kan sudah tidak benar," kata Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Jumat.

Anggota Fraksi Amanat Nasional itu memperingatkan PT PLN untuk bekerja secara profesional, tidak mencari keuntungan dalam pendistribusian batubara.

Potensi permainan yang merugikan keuangan negara dapat dilihat dari pendistribusian batubara dari Sumatera Selatan ke Jawa Timur. Biaya distribusi batubara untuk kepentingan PLT di Jawa Timur sangat tinggi.

"Harga ongkos kapal lebih mahal dibanding harga batubara. Itu kan tidak efektif," ujarnya.

Seharusnya, PLN menggunakan sumber energi lain, tidak hanya menggunakan batubara. Mungkin PLN bisa menggunakan sungai atau panas bumi sebagai sumber energi alternatif.

"Negara ini banyak sumber energi alternatif, kenapa harus sibuk dengan batubara. Kalau bisa hemat dengan menggunakan batubara tidak masalah, tetapi yang bermasalah itu dipaksakan dengan biaya distribusi yang tinggi," ungkapnya.

Hafiz minta PLN fokus menjual listrik, dan jangan main-main dengan pendistribusian batubara. PLN harus serius bekerja, tidak mengambil kesempatan di tengah krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah.

"Tidak masuk akal kalau PLN rugi. Mereka harus memperbaiki tata kelola, dan berpikir untuk kepentingan bangsa," katanya.