Politikus tegaskan Menko Polhukam tidak intervensi Golkar

Permintaan Pak Tedjo ke Polri itu sebagai bentuk peringatan, bukan intervensi terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Bali itu kan kawasan wisata internasional, salah satu wajah tempat wisata di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA News) - Politikus Partai Golkar Zainuddin Amali berpendapat permintaan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno ke Polri bukan sebagai bentuk intervensi ke partai berlambangkan pohon beringin itu, melainkan peringatan terkait potensi kerusuhan di Bali.

"Permintaan Pak Tedjo ke Polri itu sebagai bentuk peringatan, bukan intervensi terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Bali itu kan kawasan wisata internasional, salah satu wajah tempat wisata di Indonesia," ujarnya di Gedung Nusantara III DPR, Kamis.

Anggota Fraksi Golkar itu menambahkan perbedaan pendapat antara dirinya dengan anggota Fraksi Golkar DPR lainnya bukan karena konflik di internal partai itu menjelang musyawarah nasional.

"Saya menaati hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan pembentukan Tim Penyelamat Partai Golkar, yang diberi tugas menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta pada Januari 2015. Saya tidak akan hadir pada Munas di Bali," katanya.

Zainuddin menyatakan pendapatnya masuk akal, karena peringatan yang diberikan Tedjo itu memuat kepentingan keamanan negara, bukan kepentingan partai. Sebab, citra Indonesia akan buruk di mata wisatawan asing jika di Bali terjadi kerusuhan.

"Tidak baik dikaitkan dengan Pak Tedjo itu dari partai mana. Yang disampaikan Pak Tedjo itu masuk akal," katanya.

Menurut dia, Tedjo memiliki tugas melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jika terjadi kerusuhan, bukan hanya merugikan Partai Golkar, melainkan masyarakat.

Potensi kerusuhan saat Munas Partai Golkar di Bali cukup besar, karena diperkirakan pesertanya lebih dari 2.000 orang.

"Itu acara yang melibatkan pengurus di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Acara di DPP Partai Golkar yang hanya melibatkan pengurus pusat saja sudah rusuh, apalagi kalau libatkan seluruh pengurus di Indonenesia," katanya.

Sementara saat ditanya apakah akan mengirim massa pendukungnya pada Munas Partai Golkar di Bali, Zainuddin menyatakan dia tidak akan melakukan hal itu.

"Tidak ada massa. Saya fokus mengurusi Munas Partai Golkar di Jakarta," katanya.