Jangan jadikan 1 Desember "Hari Keramat" Papua

Jayapura (ANTARA News) - Setiap tahun menjelang 1 Desember berbagai isu merebak yang dikait-kaitkan dengan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua.

Tahun ini pun beragam isu telah merebak sejak sepekan terakhir ini, hingga suasana kamtibmas seolah-olah mencekam, walaupun aktivitas masyarakat di Papua terlihat berjalan normal sebagaimana biasa.

Memang, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Peringatan 1 Desember di berbagai daerah di Papua biasanya diisi dengan kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya yang bernuansa syukuran.

Hanya saja, momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyasar warga pendatang.

Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.

Karena itu, Gubernur Papua Lukas Enembe tidak tinggal diam. Ia mengingatkan berbagai pihak agar tidak menjadikan tanggal 1 Desember sebagai "hari keramat" untuk menakut-nakuti rakyat di Papua.

"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Tidak boleh," ujarnya.

Gubernur Papua periode 2013-2019 itu memang tidak secara ekpslisit menggambarkan pihak-pihak yang menakut-nakuti masyarakat dengan judul "hari keramat" 1 Desember di Papua itu.

Namun, selain warga sipil atau masyarakat luas, sindiran kepala daerah di daerah otonomi khusus Papua itu, tentunya juga menyasar aparat keamanan.

Menurut mantan Bupati Puncak Jaya itu, semestinya bulan Desember dijadikan momentum kegembiraan bagi rakyat Papua dalam menyambut datangnya hari raya Natal, tanpa diwarnai dengan rasa ketakutan, teror dan intimidasi.

"Begitu kita memasuki bulan Desember, kita di Papua harus merayakan dengan penuh gembira. Rakyat Papua mengarahkan aktivitas mereka untuk menyambut sukacita Natal dan pergantian tahun. Jadi, tidak boleh lagi ada ketakutan-ketakutan," ujar Enembe.

Ketua Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) Pdt Socratez Sofyan Yoman, juga angkat bicara.

Menurut dia, 1 Desember tidak perlu disikapi berlebihan, baik oleh aparat keamanan TNI-Polri maupun masyarakat luas.

"Saya harapkan itu, aparat keamanan baik TNI-Polri tidak perlu berlebihan menyikapi, ekspos terkait itu (1 Desember) dan orang asli Papua juga tidak perlu berlebihan untuk membicarakan itu," kata Socratez.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, sudah sering dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di internasional, sehingga 1 Desember yang kerap kali dikabarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seharusnya disikapi dengan bijak.

"Pada 1 Desember seharusnya disikapi biasa saja, masyarakat tetap beraktivitas seperti pada umumnya. Kalau yang mau ibadah yah silahkan yang penting tidak berlaku lainnya. Aparat keamanan juga tidak perlu mengaitkan isu politik, dari yang satu ke yang lainnya yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan persoalan Papua yang sudah mendunia," katanya.

Socratez yang telah menulis sebanyak 13 buku tentang Papua itu juga mengatakan persoalan Papua sudah sering dibicarakan di sejumlah negara, bahkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga semua pihak yang ada di Papua termasuk aparat keamanan tidak perlu membesar-besarkan di media terkait 1 Desember.

"Ini malah mereka (aparat keamanan) sendiri yang membesar-besarkan, mereka sendiri membuat situasi tegang, seakan-akan di Papua itu tidak aman. Kalau suasana sudah tegang dan tidak nyaman akhirnya hal itu dijadikan alasan untuk menambah dana keamanan guna menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Ini kan mereka sendiri yang buat, setelah itu mereka minta tambahan kepada gubernur, wali kota ataupun para bupati," katanya.

Untuk itu, penulis buku "Saya Bukan Bangsa Budak dan Otonomi Khusus Telah Gagal" itu berharap, sikap bijak dari aparat keamanan TNI-Polri seharusnya lebih dikedepankan.

Tunjukkan cara-cara yang elegan untuk menyikapi isu 1 Desember yang tiap tahun menjadi perhatian tersendiri bagi semua pihak di Papua.

"Kalau rakyat mau selenggarakan (1 Desember) silahkan ibadah seperti biasa, tidak anarkis, tidak onar yang akhirnya bisa timbulkan gesekan dan aparat bisa ambil tindakan tegas," katanya.

"Jadi, saya imbau supaya masyarakat tenang tidak usah dengan demo segala macam, bukan saatnya lagi kita demo, sekarang kita harus berdiplomasi berdialog dengan cara yang bermartabat dang terhormat dan cara yang diterima oleh banyak orang," katanya menambahkan.

Pengibaran Bintang Kejora

Selain beragam isu "keramat", 1 Desember di Papua itu juga dikait-kaitkan dengan momentum pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok masyarakat tertentu yang dikenal sebagi kelompok pendukung OPM.

Oleh karena itu, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende menegaskan bahwa akan akan sikap tegas bagi para pengibar Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember di Tanah Papua.

"Apabila ada yang mengibarkan Bintang Kejora, akan ditindak tegas. Saya ulangi akan kita tindak tegas," kata Irjen Mende.

Menurut dia, keberadaan OPM saja sudah mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah Papua. Apalagi mengibarkan bendera Bintang Kejora yang jelas-jelas tidak sesuai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tidak boleh ada pengibaran Bintang Kejora di tanah Papua, karena tanah Papua bagian dari pada NKRI yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan," katanya.

Mende mengaku telah menginstruksikan para kapolres, termasuk komandan Satgas Ops Aman Matoa V, yang tengah digelar bersama satuan TNI, untuk tidak ragu-ragu dalam menyikapi pengibar bendera Bintang Kejora.

Hal senada diungkapkan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Deliaman TH Damanik, bahwa Kodam dan Polda di Papua telah menjalin kerja sama untuk antisipasi hal itu.

"Masyarakat ikut bertanggungjawab penuh, pada umumnya masyarakat sudah menyadari bahwa ini bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan. Kalaupun ada oknum-oknum yang berseberangan ini tanggung jawab masyarakat untuk melaporkan kepada aparat," ujar Damanik.

Demikian pula penegasan Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Chamim Besari bahwa aparat TNI-Polri akan menindak tegas pengibar bendera Bintang Kejora pada 1 Desember nanti.

"Langkah tegas aparat keamanan (TNI-Polri) berupa tembak di tempat jika menemukan ada warga yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Ini sesuai instruksi pimpinan," kata Brigjen Chamim.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai aksi terkait 1 Desember 2014,aparat keamanan yang dikendalikan para Kapolres, gencar berpatroli dan langkah persuasif.

Kepada masyarakat di Biak dan sekitarnya, Brigjen Chamim mengimbau tetap beraktivitas serta menjaga kamtibmas di Biak yang sejauh ini aman dan kondusif, demi kelangsungan berbagai program pembangunan daerah.

"Warga Biak diminta tetap melaksanakan tugas rutin keseharian pada 1 Desember 2014, masyarakat jangan mudah terpancing dengan berbagai isu yang tidak bertanggung jawab yang dihembuskan oknum tertentu," ujarnya.

Benar tidaknya beragam isu menyeramkan tentang "hari keramat" 1 Desember nanti, dan ada tidaknya pihak yang berani mengibarkan Bintang Kejora, umumnya masyarakat di Tanah Papua menghendaki situasi kamtibmas tetap terjaga.

NKRI telah memiliki aparat keamanan dengan dukungan fasilitas relatif memdai, masyarakat Papua pada umumnya pun diyakini telah mampu memelihara persatuan dan kesatuan.