Socrates: 1 Desember tidak perlu disikapi berlebihan

Jayapura (ANTARA News) - Ketua Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) Sorcrates Sofyan Yoman berpendapat bahwa 1 Desember tidak perlu disikapi berlebihan, baik oleh aparat keamanan TNI-Polri maupun masyarakat.

"Saya harapkan itu, aparat keamanan baik TNI-Polri tidak perlu berlebihan menyikapi, ekspos terkait itu (1 Desember) dan orang asli Papua juga tidak perlu berlebihan untuk membicarakan itu," kata Socrates ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, sudah sering dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di internasional, sehingga 1 Desember yang kerap kali dikabarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya disikapi dengan bijak.

"Pada 1 Desember seharusnya disikapi biasa saja, masyarakat tetap beraktivitas seperti pada umumnya. Kalau yang mau ibadah yah silahkan yang penting tidak berlaku lainnya. Aparat keamanan juga tidak perlu mengaitkan isu politik, dari yang satu ke yang lainnya yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan persoalan Papua yang sudah mengglobal," katanya.

Socrates yang telah menulis sebanyak 13 buku tentang Papua itu juga mengatakan persoalan Papua sudah sering dibicarakan di sejumlah negara, bahkan ke PBB. Sehingga semua pihak yang ada di Papua termasuk aparat keamanan tidak perlu membesar-besarkan di media terkait 1 Desember.

"Ini malah mereka (aparat keamanan) sendiri yang membesar-besarkan, mereka sendiri membuat situasi tegang, seakan-akan di Papua itu tidak aman. Kalau suasana sudah tegang dan tidak nyaman akhirnya hal itu dijadikan alasan untuk menambah dana keamanan guna menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Ini kan mereka sendiri yang buat, setelah itu mereka minta tambahan kepada gubernur, wali kota ataupun para bupati," katanya.

Untuk itu, penulis buku "Saya Bukan Bangsa Budak dan Otonomi Khusus Telah Gagal" itu berharap, sikap bijak dari aparat keamanan TNI-Polri seharusnya lebih dikedepankan, tunjukkan cara-cara yang elegan untuk menyikapi isu 1 Desember yang tiap tahun menjadi perhatian tersendiri bagi semua pihak di Papua.

"Kalau rakyat mau selenggarakan (1 Desember) silahkan ibadah seperti biasa, tidak anarkis, tidak onar yang akhirnya bisa timbulkan gesekan dan aparat bisa ambil tindakan tegas," katanya.

"Jadi, saya imbau supaya masyarakat tenang tidak usah dengan demo segala macam, bukan saatnya lagi kita demo, sekarang kita harus berdiplomasi berdialog dengan cara yang bermartabat dang terhormat dan cara yang diterima oleh banyak orang," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan berbagai pihak agar tidak menjadikan setiap tanggal 1 Desember sebagai "hari keramat" untuk menakut-nakuti rakyat di wilayah kepemimpinannya.

"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Tidak boleh," kata Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Enembe menegaskan bahwa momentum setiap bulan Desember di Papua hendaknya dijadikan sebagai sebuah kegembiraan rakyat menyambut datangnya hari raya Natal, tanpa diwarnai dengan rasa ketakutan, teror dan intimidasi.

Setiap memasuki tanggal 1 Desember di Papua, situasi kamtibmas di wilayah itu meningkat sehingga menjadi agenda kamtibmas tahunan oleh aparat keamanan.

Sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan "Organisasi Papua Merdeka (OPM)".

Peringatan 1 Desember di berbagai daerah di Papua biasanya diisi dengan kegiatan ibadah dan lainnya.