Kementerian Kesehatan beda, BPS beda, Kementerian Sosial bedaBengkulu (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyatakan, jajaran pemerintahannya bakal membenahi data terkait jumlah penerima beragam kartu kepada warga miskin yang menerima bantuan sebagai bagian kompensasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"(Ditemukan data jumlah penerima di) Kementerian Kesehatan beda, BPS beda, Kementerian Sosial beda," kata Presiden di sela-sela pemantauan penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Bengkulu, Rabu.
Jokowi menyatakan hal tersebut, ketika ada wartawan yang menanyakan bedanya data jumlah warga miskin sesuai BPS dengan data jumlah penerima kartu.
Presiden mengemukakan bahwa pertanyaan yang layak diajukan adalah pihak pemerintahan memegang data yang mana, atau data institusi mana yang dipergunakan.
"Ini yang akan kita benahi. Kita akan perbaiki biar jelas," ujarnya.
Presiden juga menyatakan bahwa sesuai target yang ditentukan sebelumnya, pemerintah bakal merampungkan pendistribusian tahap awal Kartu Keluarga Sejahtera pada akhir tahun 2014 ini.
Untuk itulah, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa dirinya "blusukan" ke berbagai daerah atau provinsi seperti yang telah dilakukan ke berbagai lokasi.
"Kami turun ke daerah atau provinsi biar ke depan kelihatan terang benderang dan jelas," tuturnya.
Setelah dari Bengkulu, Presiden diagendakan untuk terbang ke Provinsi Riau sebagai tempat terakhir yang disambangi dalam kunjungannya ke Pulau Sumatera, 25-26 November 2014.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
