Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menghimbau agar aksi unjuk rasa menentang kunjungan Presiden AS George W Bush ke Bogor pada 20 November dilakukan dengan damai dan sopan tanpa adanya penghinaan lambang-lambang negara. "Perlunya aksi unjuk rasa dilakukan dengan damai dan tidak anarkhis dalam kerangka kesopanan jadi semestinya aksi unjuk rasa tidak diikuti dengan aksi penghinaan lambang-lambang kenegaraan," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu-RI) Desra Percaya kepada wartawan di Gedung Deplu-RI di Jakarta, Jumat. Menurut Jubir Deplu tersebut, munculnya sikap individu dan masyarakat yang pro dan kontra terhadap kehadiran Bush di Indonesia hendaknya dapat diterima sebagai bagian dari hikmah demokrasi. "Kepada pihak yang kontra, kami perlu menekankan bahwa kunjungan itu perlu dilihat sebagai suatu rangkaian yang utuh atas kunjungan Presiden Megawati ke AS pada 2001, lalu kunjungan Bush ke Bali pada 2003, dan kunjungan Presiden Yudhoyono ke AS pada 2005," katanya. Oleh karena itu, kata dia, sudah semestinya kali ini Indonesia menjadi tuan rumah bagi kunjungan Bush tersebut. "Kunjungan Bush juga dilihat sebagai bagian dari kemitraan strategis di kawasan dimana Indonesia juga bekerjasama dengan Cina, Selandia Baru dan Australia," katanya. Mengenai masalah keamanan, ia mengungkapkan terlepas dari sejumlah perbedaan pandangan antara kedua negara sudah semestinya Indonesia selaku tuan rumah menyambut tamunya dengan baik. "Pemerintah mengikuti dengan seksama perkembangan di masyarakat dan sudah disepakati enam agenda `soft power` untuk dibicarakan," katanya. Ia menegaskan kedatangan Bush ke Indonesia bukan berarti Indonesia sepakat atau setuju dengan semua kebijakan luar negeri AS. "Misal, untuk kasus Irak dan Palestina, Pemerintah Indonesia memiliki posisi dan sikap yang jelas," ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
