Rusia kendalikan produksi minyak untuk stabilkan pasar global

Moskow (ANTARA News) - Rusia mencoba untuk menstabilkan pasar minyak global dengan tidak melebihi produksi tahunan 525 juta ton, Menteri Energi Alexander Novak mengatakan pada Senin.

"Ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan pasar dunia," Novak mengatakan kepada saluran TV Rusia, Rossiya 24.

Banyak anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) melebihi kuota produksi mereka, Novak mengatakan, menambahkan bahwa sangat tidak mungkin bagi negara-negara OPEC menyepakati pengurangan produksi minyak.

Anggota OPEC akan bertemu di Wina pada Kamis (27/11) untuk membahas apakah organisasi, yang memproduksi sepertiga dari minyak mentah dunia, akan memangkas produksinya. Sejauh ini anggota OPEC telah terpecah dalam masalah ini.

Menurut sebuah laporan dari Bank of America, OPEC mungkin menurunkan target produksinya tidak lebih dari 500.000 barel per hari.

Sementara itu, Pavel Zavalny, wakil ketua komite energi Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, menekankan perlunya Rusia untuk bergabung dengan OPEC jika organisasi itu memutuskan untuk mengurangi jumlah ekstraksi minyaknya.

Pemotongan jumlah ekstraksi minyak diperlukan karena "semua pemain tertarik untuk tidak memiliki lompatan (harga)," kata Zavalny seperti dikutif kantor berita RIA Novosti.

Namun, ia setuju dengan Novak bahwa "hampir mustahil" untuk produksi minyak yang lebih rendah, karena peraturan yang relevan ditulis dalam kontrak dan perlu dibahas apakah akan membuat perubahan.

Penurunan harga minyak telah merugikan Rusia hingga 100 miliar dolar AS per tahun, Menteri Keuangan Anton Siluanov, mengatakan di sebuah forum keuangan dan ekonomi internasional di Moskow pada Senin.

Depresiasi rubel telah sejajar dengan 30 persen penurunan harga minyak mentah Brent sejak awal 2014, ia menambahkan.

Rubel Rusia telah kehilangan lebih dari seperempat nilainya sejak awal 2014, karena pelemahan dalam perekonomian Rusia, yang disebabkan oleh penurunan harga minyak dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS dan sekutunya. Demikian laporan Xinhua.

(A026)