Pemerintah sementara bertemu di Burkina Faso

Ouagadougou (ANTARA News) - Pemerintah sementara Burkina Faso bertemu untuk pertama kalinya Senin, dengan pihak militer mempertahankan pekerjaan utama sekitar tiga minggu setelah merebut kekuasaan di tengah pemberontakan rakyat.

Dua puluh enam menteri berkumpul untuk satu jam di istana presiden, menurut pengamatan wartawan AFP. Rincian apa yang mereka bahas tidak dipublikasikan.

Para menteri ditunjuk Minggu setelah beberapa hari perundingan ketat mengenai komposisi pemerintah, yaitu untuk mengembalikan negara yang terkurung daratan berpenduduk hampir 17 juta itu ke pemerintahan sipil.

Pihak militer Burkina Faso merebut kekuasaan pada 31 Oktober, setelah itu presiden Blaise Compaore digulingkan dalam pemberontakan rakyat yang dipicu oleh upayanya untuk memperpanjang 27 tahun kekuasaan yang telah dijalaninya.

Orang kuat militer Letnan Kolonel Isaac Zida akan menjadi perdana Menteri dalam pemerintahan sementara ini dan juga mengambil pos menteri pertahanan, kata para pejabat.

Pihak militer juga akan memiliki kontrol pada kementerian dalam negeri, kata Alain Thierry Ouattara, sekjen baru pemerintah.

Dari kesemua itu, empat anggota militer termasuk dalam kabinet 26-anggota.

Presiden sipil sementara Michel Kafando akan merangkap sebagai menteri luar negeri.

Di bawah tekanan internasional yang kuat, dan ancaman sanksi jika militer mempertahankan jabatan kepala negara, satu kesepakatan dihasilkan perundingan yang dilakukan secara ketat untuk bekerja menuju pemilu pada November 2015.

Sebelumnya, pihak berwenang Burkino Faso Minggu mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan sementara, dengan Presiden Michael Kafando dan Perdana Menteri Letnan Kolonel Isaac Zida juga menduduki jabatan penting kementerian, yaitu bidang luar negeri dan pertahanan.

Dari 26 kementerian, kalangan militer mendapat enam jabatan, termasuk pada kementerian pertambangan, penerangan dan dalam negeri.

Anggota lain kabinet diambil dari kelompok masyarakat madani serta kalangan partai politik.

Diplomat Barat memperlihatkan keengganan soal keberadaan militer yang kuat pada pemerintahan peralihan itu dan menganggap Zida tidak seharusnya menjadi perdana menteri.

Menurut ketentuan piagam peralihan yang disetujui sebelumnya pada bulan ini, baik Zida maupun Kafando tidak layak untuk maju mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun depan.

Di bawah kepemimpinan Compaore, negara Afrika Barat yang merupakan produsen emas dan kapas itu, menjadi sekutu kunci Barat dalam memerangi militan Islami di wilayah gurun luas, yang dikenal sebagai Sahel.

Prancis menempatkan satu unit pasukan khusus di Burkina Faso sebagai bagian dari operasi kontraterorisme regional. Demikian laporan AFP dan Reuters.

(Uu.H-AK)