Batam (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pemberdayaan pulau-pulau terluar, di Ranai, ibukota Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat. Ditandai dengan penandatanganan prasasti Pulau Sekatung, Presiden Yudhoyono mengatakan ke-92 pulau terluar di 20 provinsi Indonesia harus diberdayakan sebagai bagian dari beranda depan NKRI, tempat keamanan dan keutuhan wilayah wilayah harus terawasi dan masyarakat tempatan terlindung, terlayani dan sejahtera. Pulau-pulau terluar belum banyak tersentuh pembangunan. Pemberdayaannya tak akan cukup dengan pendekatan untuk kedaulatan dan keutuhan wilayah, melainkan perlu disertai dengan pendekatan ekonomi berbasis masyarakat, kata presiden yang tiga jam berada di Ranai sebelum melanjutkan perjalanan menuju KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Hanoi, Vietnam. Di hadapan beberapa menteri, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Bupati Natuna Daeng Rusnadi, pemuka adat dan masyarakat nelayan Natuna, Presiden menyatakan, percepatan pemberdayaan pulau-pulau terluar memerlukan peran dari pemerintah-pemerintah daerah. Pulau-pulau terluar, ujarnya yang hadir bersama Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, harus dijaga keutuhannya sebab merupakan tempat dalam menetapkan garis pantai, zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen serta pada umumnya merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam perikanan dan migas. Karena pengelolaan yang tidak sesuai di masa lampau, kata presiden, Indonesia telah kehilangan macam Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sipadan dan Ligitan berdasarkan Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia karena tiga aspek penting tidak diutamakan sebelumnya oleh Pemerintah RI yaitu penempatan yang terus menerus, penguasaan yang efektif termasuk administrasi pemerintahan, serta perlindungan dan pelestarian ekologis. Oleh karena itu, khusus mengenai perlindungan dan pelestarian ekologis pulau-pulau terluar, Presiden Yudhoyono, minta tidak lagi terjadi penambangan pasir maupun penangkapan ikan dengan bahan-bahan beracun. Di wilayah Republik Indonesia banyak pulau yang belum berpenghuni dan belum bernama. Perairan lautnya yang begitu luas, kata presiden, harus diamankan dari aksi penyelundupan dan pencurian ikan oleh nelayan asing yang menimbulkan kerugian triliun rupiah setiap tahun.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
