TB Hasanuddin harap Demokrat tak ikut tandatangani hak interpelasi

... tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR TB Hasanuddin berharap anggota DPR dari Demokrat tak ikut-ikutan menandatangani hak interpelasi soal kenaikan harga BBM.

"Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesa Hebat (KIH) sudah pasti akan menolaknya. Dan bila ditambah dengan Demokrat, dalam artian, Demokrat tetap konsisten dengan sikap yang cukup minta penjelasan pemerintah di tingkat komisi melalui rapat kerja, maka hak interpelasi ini akan terpental dan gagal," kata Hasanudin, di Gedung DPR, Jakarta, Senin..

Hak interpelasi diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.

"Sikap saya sendiri dan teman-teman-teman PDI P, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM. Tentu saja ada pertimbangan yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang," katanya.

Hasanuddin mengakui, dalam politik kadang-kadang ada realitas yang diputarbalikkan. Karena itu setiap upaya yang dilakukan pemerintah demi rakyat, pasti akan selalu ada pihak yang bersikap oposisi, terutama dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sikap ini wajar-wajar saja, namun perlu juga memperhatikan beberapa hal seperti kenaikan harga BBM ini memang diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Pengalokasikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, tepat orang dan tepat jumlah," katanya.

"Ketiga tidak ada kebocoran dalam pengalokasikan dana tersebut, atau lebih jelas lagi tidak ada korupsi," kata dia.