Pertemuan pada 29 November terjadi saat Jerusalem timur Arab yang diduduki Israel bergolak selama beberapa bulan kerusuhan, yang telah menyebar di seluruh Tepi Barat yang diduduki dan di dalam masyarakat Arab di wilayah Israel, lapor AFP.
Empat rabi dan seorang polisi tewas pekan lalu ketika dua warga Palestina membawa parang dan pistol meluncurkan serangan langka di tempat ibadah (sinagog), kekerasan mematikan di Jerusalem dalam enam tahun.
Menteri luar negeri Arab bertemu Sabtu akan membahas kerusuhan terbaru itu serta rencana oleh Palestina untuk mencari "keanggotaan di dalam badan-badan PBB", kata Wakil Ketua Liga Arab, Ahmed Ben Helli, kepada wartawan.
Orang-orang Palestina telah mengatakan, mereka akan mengajukan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB akhir bulan ini, menyerukan diakhirinya pendudukan Israel di Wilayah Palestina dalam waktu dua tahun.
Teks, yang Palestina telah bahas selama berpekan-pekan, adalah diperkirakan akan diveto oleh anggota tetap DK PBB Amerika Serikat.
Orang-orang Palestina telah mengatakan, mereka akan mencari keanggotaan Pengadilan Pidana Internasional, di mana mereka bisa menuntut para pejabat Israel atas tuduhan kejahatan perang,
jika AS menggunakan hak vetonya, Ben Helli mengatakan, para menteri luar negeri Arab juga akan membahas kegiatan Israel di Jerusalem, yang katanya adalah "mendorong daerah itu untuk (menjadi) ledakan" kekerasan dan mengorbankan upaya perdamaian.
Ketegangan telah marak di Jerusalem, di mana orang-orang Yahudi sayap kanan yang menekan hak untuk berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa, masjid suci ummat Muslim dan Yahudi.
Ketegangan ini telah diperburuk setelah Israel mengumumkan pekan lalu tentang proyek baru pemukiman di Yerusalem timur.
Sementara itu pada Minggu, utusan Kuartet Timur Tengah, Tony Blair, bertemu Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukri untuk membahas perkembangan terbaru.
Shoukri "menjelaskan kepada Blair mengenai upaya Mesir untuk mengatasi situasi di Jerusalem timur dan mencegahnya ... dari jatuh ke dalam lingkaran setan kekerasan," kata pernyataan kementerian luar negeri. (AK)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
