HMI dukung ide kompensasi BBM bagi mahasiswa

Makassar (ANTARA News) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendukung ide Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang ingin mengusulkan kepada Pemerintah agar mahasiswa mendapat kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Gagasan pak wali kota yang mengusulkan agar mahasiswa juga perlu mendapat kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak itu sangat bagus dan kami mengapresiasi ide beliau," ujar Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Gowa Raya, Andi Salman di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa atas kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM memang murni atas perjuangan hak-hak masyarakat agar kenaikan itu tidak menimbulkan suatu beban baru bagi para keluarga prasejahtera.

Salman mengakui jika mahasiswa adalah bagian dari masyarakat itu sendiri yang merasakan bagaimana efek yang akan ditimbulkan pascakenaikan bahan bakar minyak tersebut.

Namun, di tengah penolakan sejumlah kelompok mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, HMI Cabang Gowa Raya melontarkan apresiasinya terhadap langkah wali kota yang meminta kepada pemerintah pusat untuk mengalokasi pengalihan subsidi BBM ke dunia pendidikan.

"Kami merespon ide pak wali terkait pengalihan subsidi BBM ke dunia pendidikan, dalam hal ini pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang atau tidak mampu. Solusi kompensasi bagi mahasiswa adalah solusi cerdas," katanya.

Dia menilai, pengalihan kompensasi BBM sebaiknya tidak hanya pada infrastruktur fisik tetapi harus juga harus menyentuh ke dunia pendidikan dalam hal ini pemberian beasiswa kepada para mahasiswa.

Menurutnya, program beasiswa sangat sangat membantu mahasiswa utamanya yang kurang mampu di kota Makassar. Apalagi dia menyebut ada begitu banyak calon mahasiswa program magister yang membutuhkan beasiswa tersebut.

"Kita harus memandangnya lebih objektif untuk kesejahteraan masyarakat dari pada dana pemerintah hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan tentunya sangat berpotensi munculnya korupsi di dalamnya, misalnya dalam proses tender proyek dan lain sebagainya," lanjutnya.