"Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukan harus punya payung hukum. Kalau tidak maka persiapan belum bisa jalan," kata Rita Subowo usai menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI Senayan, Jakarta, Rabu.
Masalah payung hukum pelaksanaan Asian Games 2018, kata dia, ditanyakan langsung oleh Presiden OCA Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah di sela pelaksaaan Asian Beach Games (ABG) 2014 di Phuket, Thailand, Senin (17/11).
Selain menanyakan masalah payung hukum, pihak OCA juga akan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi yang akan dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yaitu Jakarta, Palembang dan Jawa Barat.
"Januari nanti coordinator commission akan datang kesini yang salah satu tujuannya mengetahui persiapan Indonesia menghadapi kejuaraan empat tahunan ini," katanya menambahkan.
Meski payung hukum belum ada, pihak KOI ternyata sudah bergerak cepat yang salah satunya menjalani komunikasi dengan Pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris di Indonesia, Moazzam Malik. Inggris nilai sebagai negara yang sukses menggelar kejuaraan besar yaitu Olimpiade 2012.
Saat bertemu dengan KOI, Moazzam Malik membawa sembilan perusahaan besar yang berada dibalik suksesnya Olimpiade London. Mereka siap membantu Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018.
"Selamat atas terpilihanya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Waktunya sedikit sempit. Makanya kami siap membantu merencanakan persiapannya," kata Moazzam Malik.
Bantuan yang ditawarkan tidak hanya sebatas infrastruktur, IT, broadcase maupun legalitas tetap juga terkait dengan pembinaan atlet sebelum turun pada kejuaraan olahraga terbesar di Asia itu.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan jika Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan Asian Games 2018 masih dalam proses. Sesuai dengan rencana, Keppres akan keluar akhir Desember.
Pewarta: Bayu K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
