Mahasiswa tagih "Buku Putih" PDI P

... ketika PDI P ini menjadi penguasa, kenapa solusi yang sudah disusun sekian lama ini tidak dipergunakan?...

Bengkulu (ANTARA News) - Gabungan mahasiswa di Provinsi Bengkulu menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, Rabu (19/11), dan menagih Buku Putih PDI P.

"Mana Buku Putih PDI P yang pernah ditawarkan saat terjadi penolakan kenaikan harga BBM subsidi saat pemerintahan sebelumnya mau menaikkan harga," kata Koordinator aksi, Carminanda, di Bengkulu, Rabu.

Menurut dia, PDI P pernah menawarkan solusi kepada pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kita masih ingat pada sidang di DPR, PDI P menolak tegas kenaikan harga BBM bersubsidi, bahkan sampai walk out, dan pada paripurna itu juga mereka sempat membagikan Buku Putih, argumentasi penolakan perjuangan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Carminanda.

Carminanda, mempertanyakan status dan konsistensi partai politik tersebut membela kepentingan rakyat, setelah tidak lagi menjadi partai oposisi.

"Yang sangat kami sesalkan, ketika PDI P ini menjadi penguasa, kenapa solusi yang sudah disusun sekian lama ini tidak dipergunakan?," katanya.

Seluruh solusi partai politik pendukung utama Presiden Joko Widodo itu dimuat dalam buku putih yang diterbitkan PDI P.

Kepada pers, Jokowi berkata, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebanyak Rp2.000 perliter maka negara akan bisa mengalihkan Rp120 triliun anggaran belanja energi ke sektor produktif.

Buku Putih PDI P --panduan garis politik partai politik itu dari pusat hingga paling bawah-- dicetak pada 17 Juni 2013 dan dibagi-bagikan secara gratis di Gedung Parlemen, Jakarta.

Adalah Ketua Fraksi PDI P, Puan Maharani (kini menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan Kabinet Kerja), yang menyatakan, pembagian Buku Putih PDI P itu sebagai bentuk konsistensi PDI P memperjuangkan hak-hak rakyat.

Mengutip solopos.com, dalam analisis PDI P melalui Buku Putih PDI P itu, pengajuan RAPBN Perubahan 2013 oleh pemerintahan Yudhoyono menyiratkan kegagalan pemerintahan dia untuk mengoptimalkan penerimaan negara sehingga terjadi defisit anggaran Rp41 triliun.

Pemerintahan Yudhoyono, menurut Buku Putih PDI P itu, menjadi ironi karena pemerintahannya mencari sumber penerimaan baru dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pada demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu itu, mahasiswa tidak mendapat tanggapan dari para wakil rakyat setempat, pun yang berasal dari PDI P.

"Anggota dewan dari PDI P tidak ada di sini, kami juga tidak bisa menjawab itu," Kata Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, yang menemui mahasiswa.