Pemerintah agar usut pengusaha naikkan harga karena BBM

... kenaikan biaya distribusi itu diakumulasikan dengan seluruh biaya produksi, maka persentase kenaikan harga produk diperkirakan hanya sekitar lima persen...

Medan (ANTARA News) - Aparatur pemerintah perlu mengusut pengusaha yang menaikkan harga barang dengan alasan sejak Senin malam lalu (17/11) harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Sebenarnya, tidak ada pengaruh signifikan antara kenaikan harga BBM itu dengan aktivitas industri," kata pengamat ekonomi Sumatera Utara, Darno Hartono, di Medan, Rabu.

Menurut Hartono, "Industriawan selama ini telah lama menggunakan BBM nonsubsidi dalam berbagai kegiatan usahanya." Sementara yang dikenakan kenaikan harganya oleh pemerintah adalah BBM bersubsidi.

Karena itu, tidak ada alasan kuat bagi kalangan industri menaikkan harga produknya memakai alasan harga BBM (subsidi) telah naik sekitar 30 persen itu.

Pengusaha yang menaikkan harga dengan mengambinghitamkan kenaikan BBM itu layak disebut pengusaha curang. "Berarti, selama ini mereka tidak menggunakan BBM nonsubsidi. Itu yang harus diusut dan dibasmi," kata dia, yang juga pengusaha itu.

Ia mengatakan, kenaikan biaya industri yang harus dikeluarkan kalangan pengusaha mungkin hanya dalam proses distribusi ke daerah-daerah tujuan.

Hitungan sederhana persentase kenaikan itu, kata dia, kecil karena 30 persen penambahan biaya distribusi itu mengecil jika dibagi dengan satuan produk yang didistribusikan.

Jika kenaikan biaya distribusi itu diakumulasikan dengan seluruh biaya produksi, maka persentase kenaikan harga produk diperkirakan hanya sekitar lima persen.

"Jadi, kenaikan seluruh biaya produksi tidak terlalu signifikan. Kalau memang harga barangnya dinaikkan, seharusnya juga tidak terlalu signifikan," katanya.

Ia menambahkan, jika tidak disertai aksi ambil keuntungan dari kalangan pengusaha tersebut, kenaikan harga BBM itu mungkin tidak meresahkan masyarakat.

Hal itu disebabkan harga BBM yang digunakan masyarakat untuk aktivitas perekonomiannya banyak yang dibeli dengan harga nonsubsidi akibat perilaku sejumlah oknum.

Ia mencontohkan temuan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terhadap sejumlah nelayan yang sulit mendapatkan solar bersubsidi untuk menjalankan perahunya.