Muhaimin perintahkan FPKB awasi pengalihan subsidi BBM

Awasi secara kritis jika pelaksanaan kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Jangan ragu-ragu mengkritik pemerintah jika kebijakan yang dilakukan tidak tepat,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memerintahkan seluruh anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengawasi kebijakan pengalihan subsidi BBM.

"Awasi secara kritis jika pelaksanaan kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat. Jangan ragu-ragu mengkritik pemerintah jika kebijakan yang dilakukan tidak tepat," kata Muhaimin saat membuka dialog bertema "Urgensi Perubahan UU MD3" di ruang rapat Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR di Jakarta, Selasa.

Meski PKB sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kata dia, bukan berarti anggota FKB tidak kritis. Anggota FKB tidak dibenarkan membiarkan kebijakan yang dilakukan pemerintah salah sasaran.

Kritikan itu nantinya juga berguna untuk pemerintah memperbaiki kesalahannya untuk kepentingan rakyat.

"DPR merupakan lembaga tempat menyampaikan aspirasi. Anggota FKB di setiap komisi harus bekerja keras, melaksanakan fungsinya dengan baik, dan mengritik kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat," ujarnya.

Dia mengatakan program-program pengalihan subsidi BBM harus dilaksanakan tepat sasaran. Manfaat dari pengurangan subsidi BBM harus dirasakan oleh rakyat.

Untuk mengetahui hal itu, lanjutnya, seluruh anggota FKB harus mengawasi pelaksanaannya.

"Program-program prorakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera harus tepat sasaran," ujarnya.

Dia mencontohkan kebijakan untuk meningkatkan penghasilan nelayan yang dilakukan Kementerian Kelautan perlu dikritisi. Sebab pihak kementerian akan mengadakan kapal nelayan dengan kapasitas 30 GT, sedangkan yang dibutuhkan nelayan 50 GT.

"Kapal 30 GT itu tidak kuat, sama saja tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena gelombang yang tinggi. Ini perlu dikritik," katanya.

Dia mengatakan pengawasan yang ketat dan kritikan yang diberikan anggota FKB merupakan bentuk tanggung jawab yang diamanahkan rakyat. PKB tetap membangun kemitraan secara profesional dengan pemerintah untuk kepentingan bangsa.

"Kritik membangun itu untuk kepentingan bangsa dan negara," katanya.