Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, dan Presiden George W Bush harus secepatnya diseret ke Mahkamah Internasional, karena mereka merupakan satu paket pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat. "Jika Rumsfeld penjahat perang, maka secara otomatis Bush juga penjahat perang dan pelanggar HAM berat karena keduanya satu paket," kata anggota Komisi I DPR, Suripto, di Jakarta, Kamis. Kebijakan Bush dan sebagai pelaksana kebijakan Donald Rumsfeld telah mengakibatkan pembunuhan terhadap rakyat di Irak, Afganistan, Palestina, dan lainnya. "Bahkan bukan hanya Rumsfeld dan Bush, namun bekas Kepala Dinas Intelijen Amerika CIA yang memberikan informasi adanya senjata pemusnah massal di Irak juga harus ikut diseret ke Mahkamah Internasional," katanya. Karena itu, komisi nasional hak asasi manusia terkait harus bertindak cepat dengan mengusut dan mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran HAM yang telah mereka lakukan. Suripto menjelaskan kedatangan Bush ke Indonesia telah banyak mendapat tentangan atau penolakan dari berbagai unsur, bahkan disambut dengan aksi unjukrasa yang setiap hari terjadi. Puncak aksi diperkirakan akan terjadi pada Minggu (19/11) dan kemungkinan di Bogor aksi berlangsung pada hari H kedatangan Bush, Senin (20/11). Pemerintah harus bersikap tegas dan menunjukkan sikap pendirian yang tegas, jangan sampai kedatangan Bush membawa agenda sendiri, atau mendikte pemerintah Indonesia baik itu dalam bidang politik, ekonomi atau terorisme. "Soal terorisme kita jangan didikte, kita juga punya cara untuk menangani hal tersebut. Begitu juga masalah ExxonMobil yang akan habis awal 2007, jangan sampai kita didikte dengan keinginan Amerika yang ingin tetap eksis atau memperpanjangnya. Kalau perlu kita meminta agar Hambali bisa dikembalikan secepatnya, karena kita ingin mengetahui mata rantainya," kata Suripto. Pemerintah, lanjutnya, juga harus dapat mengatakan kata tidak, demi mempertahankan kebenaran dan kepentingan nasional. Dalam kesempatan itu, Suripto juga menyayangkan adanya penghentian kasus belajar-mengajar di 30 sekolah yang berada di sekitar lingkungan Istana Bogor, terkait kunjungan Bush. "Cara penanganan Bush memang sangat berlebihan, bukan hanya mengganggu nafas kehidupan ekonomi, tetapi juga pendidikan. Apa istimewanya dia (Bush, red)," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006