Banda Aceh (ANTARA News) - Pihak tim pemantau Uni Eropa (European Union Election Observation Mission) menilai bahwa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan titik krusial bagi kelangsungan proses perdamaian yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. "Kami menginginkan dan yakin agar pelaksanaan Pilkada di Aceh berjalan lancar dan damai," kata Wakil Ketua Observasi Tim pemantau Uni Eropa, Antonio Reis kepada wartawan di Media Center KIP di Banda Aceh, Rabu. Reis yang didampingi Ketua Pokja Pemantau di Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD, Ikhwanussufa menyatakan, yang menjadi isu penting Uni Eropa bukan siapa yang menang dalam Pilkada Aceh, tapi yang penting siapa yang kalah, apakah karena ada kecurangan atau memang tidak ada dukungan dari rakyat. Ia menegaskan, isu utama pemantauan Uni Eropa bukanlah siapa yang menang tetapi agar yang kalah yakin kalau kekalahannya karena kurangnya dukungan masyarakat bukan karena kecurangan. "Kami menginginkan agar yang kalah dalam Pilkada itu memang benar-benar tidak ada dukungan dari rakyat, bukan karena ada kecurangan, sehingga Pilkada di Aceh bisa berjalan damai, yang akhirnya proses perdamaian berjalan selama-lamanya," ujarnya. Dikatakan, biasanya Uni Eropa hanya melakukan pemantauan Pemilu nasional bukan daerah, tapi karena Pilkada di Aceh memiliki kekhususan, yakni di dalam masa proses perdamaian, Uni Eropa mengirimkan relawannya untuk mengawasi pesta demokrasi di daerah itu. "Ini kali pertama Uni Eropa memantau Pilkada, karena biasanya kami memantau Pemilu Presiden atau Legislatif. Pilkada Aceh adalah titik paling krusial dalam perdamaian di Aceh,? tambahnya. Tujuan utama Uni eropa datang ke Aceh untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada, mencegah kecurangan, mendukung pelaksanaan Hak Azasi manusia (HAM) agar berjalan baik dan benar, dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian konflik, katanya. Selanjutnya, Reis menjelaskan, pemantau yang totalnya berjumlah 80 orang dari Uni Eropa tersebut akan berada di Aceh sampai 10 Januari 2007. Para pemantau akan tiba secara bertahap, 8 orang pertama adalah tim inti dan Kamis (16/11) akan tiba 30 pemantau jangka panjang yang akan bertugas di seluruh wilayah di Aceh.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
