Presiden ingin penyederhanaan perijinan investasi

Masalah izin terlalu lama, saya sudah mendengar dari bawah, investor lokal maupun dari luar, masa izin mau pembangkit tenaga listrik sampai dua tahun, ada yang empat tahun belum rampung, terakhir ada yang enam tahun belum selesai, ya udah bubar dong,

Brisbane, Australia (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menilai salah satu hambatan peningkatan investasi dan iklim usaha di Indonesia saat ini adalah prosedur perijinan yang belum sederhana sehingga menyulitkan kalangan usaha.

"Masalah izin terlalu lama, saya sudah mendengar dari bawah, investor lokal maupun dari luar, masa izin mau pembangkit tenaga listrik sampai dua tahun, ada yang empat tahun belum rampung, terakhir ada yang enam tahun belum selesai, ya udah bubar dong, gimana?," kata Presiden di Brisbane, Jumat malam, saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di Australia.

Kepala Negara mengatakan keluhan mengenai rumitnya perizinan masih banyak dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Ditegaskannya, proses yang seharusnya bisa berjalan dengan sederhana tidak perlu dibuat rumit karena pada gilirannya akan menyulitkan semua pihak dan menganggu perekonomian.

"Ini artinya masalah niat, oleh sebab itu pas jadi Walikota (Solo-red) saya bangun one stop service office, saya (di tingkat-red) nasional enam bulan nasional one stop service office harus selesai," tegasnya.

Ia menambahkan,"saya ingin manajemen kontrol dan checking supaya jadi kebiasaan, jadi berjalan, ini yang revolusi ini yang ingin kita lakukan, merevousi pola pikir dan mindset kita."

Presiden Joko Widodo mengunjungi Australia untuk menghadiri KTT G-20 yang akan berlangsung akhir pekan ini. Presiden sebelum juga menghadiri KTT ASEAN dan KTT APEC.