Menteri Agraria serahkan sertifikat tanah masyarakat Jatim

Pada Senin (17/11), saya akan lakukan kunjungan ke Surabaya dalam rangka penyerahan sekitar 30.000 sertifikat tanah masyarakat Jawa Timur,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan akan menyerahkan puluhan ribu sertifikat tanah bagi masyarakat Jawa Timur pada 17 November 2014.

"Pada Senin (17/11), saya akan lakukan kunjungan ke Surabaya dalam rangka penyerahan sekitar 30.000 sertifikat tanah masyarakat Jawa Timur," katanya di Jakarta, Jumat.

Penyerahan sertifikat tersebut termasuk dalam rangkaian percepatan pembuatan sertifikat tanah tahun 2014 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menargetkan seluruh tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau sekitar 45,2 juta hektare akan terdaftar pada tahun 2020.

"Penyerahan tersebut termasuk dalam rangkaian sertifikasi tanah tahun 2014 oleh kementerian yang menargetkan seluruh tanah yang belum terdaftar memiliki sertifikat pada tahun 2020 atau bahkan lebih cepat dengan terobosan pelayanan," ujar Ferry.

Selain diundang untuk prosesi penyerahan sertifikat tanah, Ferry mengatakan dalam lawatannya ke Surabaya itu juga akan melakukan evaluasi mengenai kebijakan baru dengan jajaran kantor pertanahan di provinsi tersebut.

"Dalam lawatan tersebut saya akan konsolidasi dengan jajaran kantor tanah di sana untuk meninjau dan evaluasi kebijakan-kebijakan baru seperti pembukaan kantor pelayanan Sabtu dan Minggu, lalu ada kebijakan satu peta yang akan segera dijalankan," katanya.

Ketika dikonfirmasi mengenai kapan akan dijalankan kebijakan penggunaan satu peta tersebut, Ferry belum memiliki gambaran pastinya karena masih harus melakukan koordinasi dengan kantor tanah daerah dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyedia peta dasarnya.

"Belum-lah karena masih harus konsolidasi dengan daerah dan BIG sebagai penyedia peta, tapi saya jamin dalam waktu dekat sudah bisa diaplikasikan," ujarnya.

Menteri yang juga pernah menjadi anggota DPR RI di komisi II ini mengatakan persamaan persepsi dan pemahaman dalam memahami kebijakan yang dikeluarkan kementerian oleh jajaran di daerah sebagai ujung tombaknya sangat penting agar tidak ada kesalahan untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut.

"Sangat penting konsolidasi jajaran ini untuk menghasilkan kesepahaman dalam menerapkan kebijakan di daerah, terlebih di daerah yang provinsinya cukup besar dan memiliki agro pertanahan yang luas seperti Jawa Timur," katanya.