RS pemerintah diminta dahulukan pelayanan gawat darurat

Kalau pasien yang dalam keadaan gawat darurat, jangan tanyakan soal administrasi atau siapa yang bertanggung jawab, tapi dahulukan pelayanan,"

Banjarmasin (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimatan Selatan Yazidie Fauzi meminta rumah sakit pemerintah di provinsi itu mendahulukan pelayanan terhadap pasien gawat darurat.

"Kalau pasien yang dalam keadaan gawat darurat, jangan tanyakan soal administrasi atau siapa yang bertanggung jawab, tapi dahulukan pelayanan," katanya usai inspeksi mendadak (sidak) RSUD Ulin Banjarmasin, Jumat.

Pasien yang dalam keadaan gawat darurat itu, menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut, sudah menyangkut masalah kemanusiaan yang harus mendapat perhatian lebih serius.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu menyayangkan, kalau ada rumah sakit yang lebih mengedepankan masalah administrasi ketimbang memerikan pelayanan terlebih dahulu kepada pasien yang keadaan gawat darurat.

"Saya akan ajukan appel kepada pihak berwenang, kalau ada rumah sakit, apalagi milik pemerintah provinsi Kalsel yang terlebih dahulu mengutamakan masalah administrasi daripada pelayanan pasien gawat darurat," katanya.

Ia berharap, agar pemerintah daerah selaku pemilik rumah sakit memberikan dana khusus kepada instalasi pelayanan kesehatan tersebut sebagai cadangan pembiayaan buat layanan terhadap pasien gawat darurat yang memang membutuhkan.

"Dengan adanya dana cadangan tersebut, tidak ada alasan rumah sakit itu untuk tidak memberikan layanan sesegera mungkin terlebih dahulu terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat," demikian Yazidie.

Rencana sidak Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu ke RSUD Ulin tersebut tidak cuma sendiri, tapi bersama beberapa anggota komisinya.

Pada saat bersamaan, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel H Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota lain ada kegiatan yang tak bisa mereka tinggalkan.

Namun rencana sidak, yang datang dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu itu keburu diketahui anggota Satpam RSUD Ulin dan langsung memberitahukan kepada Kepala Humas rumah sakit setempat.

Kepala Humas itu pun memberitahu kepada Direktur RSUD Ulin Hj Suci atas kedatangan anggota DPRD Kalsel tersebut dan langsung melakukan pendampingan, sehingga rencana menggali persoalan pelayanan melalui pasien kurang maksimal.

Wakil rakyat maupun pasien atau keluarga pasien tak bisa leluasa membicarakan hal-hal yang terkait pelayanan rumah sakit, karena pendampingan dari direksi atau manajemen RSUD Ulin tersebut.

Pemprov Kalsel saat ini memiliki tiga rumah sakit, yaitu RSUD Ulin, RSU Ansari Saleh Banjarmasin serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi-Jalan A Yani Km17 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.