Menteri BUMN : pelabuhan Bakauheni-Merak harus dibenahi

Bayangkan saja jika waktu tempuh molor hingga satu jam, kapal menunggu di tengah laut. Satu jam kapal menunggu dengan kondisi mesin hidup, sudah tentu akan membuang bahan bakar solar 500 liter. Padahal bahan bakar yang digunakan adalah BBM bersubsidi

Bakauheni, Lampung Selatan (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menilai, fasilitas di pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan ke Merak Banten masih sangat lemah sehingga perlu dibenahi.

Menurut dia di Bakauheni, Kamis, kedua pelabuhan itu merupakan penghubung antara Pulau Sumatera dan Jawa sekaligus pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara.

"Bayangkan saja jika waktu tempuh molor hingga satu jam, kapal menunggu di tengah laut. Satu jam kapal menunggu dengan kondisi mesin hidup, sudah tentu akan membuang bahan bakar solar 500 liter. Padahal bahan bakar yang digunakan adalah BBM bersubsidi. Sudah berapa uang subsidi yang dibuang sia-sia karena menunggu sandar dalam satu trip," kata dia.

Menteri BUMN bersama rombongan berangkat dari Pelabuhan Merak Banten dengan berlayar menggunakan KMP Kirana II menuju Pelabuhan Bakauheni.

Selama pelayaran itu, Rini mengaku menyempatkan diri untuk mendengarkan keluhan para penumpang kapal feri tersebut.

Ia menjanjikan, akan menekan biaya logistik pada transportasi laut mengingat saat ini biaya logistik di jalur laut masih tinggi.

"Biaya logistik lebih tinggi 80 persen dibandingkan dengan negara lain, dan ini menjadi program kami untuk diturunkan," kata Rini lagi.

Kepala PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni La Mane menjelaskan, jumlah kapal yang tidak sebanding dengan jumlah dermaga, mengakibatkan perjalanan kapal kerapkali terganggu.

Saat ini ada enam dermaga di Pelabuhan Bakauheni dan lima dermaga di Pelabuhan Merak dengan jumlah kapal yang beroperasi 52 unit.

Rini menegaskan, pihaknya akan membenahi dan memperbaiki kondisi transportasi laut, sehingga jalur penyeberangan Selat Sunda tidak hanya digunakan sebagai jalur penyeberangan barang maupun manusia, namun menjadi objek wisata.

"Kami langsung turun ke lapangan seperti ini untuk mendengarkan langsung keluhan-keluhan mereka. Ke depan sarana transportasi laut akan lebih bernuansa sebagai tempat wisata," katanya lagi.

(KA*B014)