Menhub tegaskan avtur urusan Pertamina dan BUMN

Saya enggak bisa campur tangan banyak, saya hanya bisa meneruskan karena itu urusannya Pertamina dan BUMN,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan tidak mengurusi persoalan harga avtur karena merupakan urusan PT Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya enggak bisa campur tangan banyak, saya hanya bisa meneruskan karena itu urusannya Pertamina dan BUMN," kata Jonan usai pembukaan Rapat Umum Anggota 2014 Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) di Jakarta, Kamis.

Inaca menyurati Kementerian Perhubungan agar bisa menyesuaikan harga avtur yang masih tinggi dibandingkan negara-negara kawasan.

"Jadi Inaca sudah menulis surat ke saya, nanti saya diskusikan lagi dengan Menteri BUMN, mereka hanya mengharapkan harganya sama dengan internasional, kalau ada pajak oke, tapi biaya prosesnya harus kompetitif," katanya.

Dia menjelaskan keterlibatannya hanya sebatas tata niaganya, namun untuk pengaturan harga kompetitif atau tidak merupakan urusan Pertamina dan BUMN.

"Karena itu (penentuan harga) merupakan salah satu proses bisnis, saya hanya adjustment (penyesuaian) saja," katanya.

Terkait pengaruh ke tarif batas atas, Jonan mengatakan hanya persoalan penyesuaian saja.

"Selama ini kita mencocokkan cost-nya (biaya) berapa, nanti maksimal berapa, itu saja. Kalau cost-nya enggak berubah mungkin tarif batas atasnya harus disesuaikan, kalau cost-nya turun tidak usah disesuaikan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Umum Inaca Arif Wibowo meminta agar pemerintah mengatur harga avtur yang lebih kompetitif karena sangat berpengaruh terhadap "cost stream" (arus biaya) sementara tarif batas atas berpengaruh pada "revenue stream" (arus pendapatan).

Menurut dia, struktur biaya avtur di Indonesia yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga bisa menurunkan daya saing maskapai penerbangan nasional, terlebih menjelang ASEAN Open Sky Policy 2014.

"Selain itu, kita perlu relaksasi peraturan karena terlalu banyak tanpa ada koordinasi, bea cukai bikin sendiri, perindustrian bikin sendiri, seharusnya ada common practice agar tidak perlu banyak izin," katanya.