Jakarta (ANTARA News) - Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golongan Karya hari kedua yang berlangsung hingga Rabu dini hari diakhiri dengan pertemuan tertutup Ketua Umum DPP Golkar, Jusuf Kalla, bersama Ketua-ketua DPD se-Indonesia serta pimpinan ormas dan pendukung Golkar. Saran agar Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden tetap mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhir masa jabatan merupakan salah satu pokok pembicaraan hangat yang mengemuka pada Gelar Rapat Pleno kedelapan Rapimnas II sejak Selasa sore hingga tengah malam, yang diakhiri dengan tanggapan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jusuf Kalla didampingi pengurus harian DPP Partai Golkar menyatakan pihaknya akan menjalankan amanat Rapimnas itu secara kritis dan profesional. Penyampaian tanggapan Jusuf Kalla berlangsung mulai pukul 23.30 WIB dan berakhir 00.15 WIB (Rabu dini hari). Setelah itu acara dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara Jusuf Kalla dan Ketua-ketua DPD dan pimpinan ormas pendukung Partai Golkar hingga 01.15 WIB. Sebelumnya dari 33 DPD dan delapan ormas pendiri dan pendukung Partai Golkar dalam pandangan umumnya menyorot kritis masalah-masalah aktual, seperti pembentukan UKP3R, isu koalisi permanen, dan posisi partai pemenang pemilu itu terhadap pemerintah, perombakan kabinet, konvensi, dan pencalonan presiden dari Partai Golkar pada Pilpres 2009, adanya upaya sistematis memerangkap kader-kader Golkar di Eksekutif masuk kasus hukum, hingga urusan harmonisasi hubungan SBY-JK. Menanggapi hal itu, khusus mengenai UKP3R, Jusuf Kalla mengatakan dirinya tak bisa menjelaskan secara detail karena tidak terlibat dalam pembentukannya. Pernyataan Jusuf Kalla tersebut memunculkan reaksi keras dan menggebu-gebu dari peserta Rapimnas yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Jusuf Kalla juga mengungkapkan sudah diajak berbicara mendalam dengan Presiden setelah UKP3R menjadi kontroversi, dan kesimpulannya lembaga itu dijamin tidak mengganggu kinerja kabinet, karena hanya bersifat teknis. Hanya saja Jusuf Kalla memahami aspirasi para kader partai lewat Rapimnas tentang penempatan Marsilam Simanjuntak (tokoh anti reformasi yang pernah membuat desakan pembubaran Partai Golkar) sebagai koordinator UKP3R. Penempatan orang semacam ini, menurut Jusuf Kalla, jelas membuat pedih kader-kader Partai Golkar. "Tetapi demi kepentingan yang lebih besar, kita harus meredam gejolak hati kita," pinta Jusuf Kalla. Menyangkut perombakan kabinet, menurut Jusuf Kalla, dalam sistem pemerintahan presidensial, itu merupakan hak prerogatif presiden, dibantu wapres. "Kita bisa memberi saran, tetapi hasil akhir tetap di tangan presiden," ujar Jusuf Kalla. Soal kasus hukum Tentang kasus-kasus hukum yang dinilai memojokkan kader-kader Partai Golkar di daerah, seperti masalah gubernur terpilih di Lampung, gubernur yang dibebastugaskan di Sulawesi Tenggara, dan sejumlah pimpinan daerah lainnya, Jusuf Kalla meminta perhatian semua pihak untuk menahan diri dari luapan emosi berlebihan. Dikatakannya semua parpol dalam kampanye dulu menyerukan pentingnya penegakan hukum, sehingga kini banyak juga kader partai yang terkena imbasnya, termasuk kader-kader dari Partai Golkar. Tetapi Jusuf Kalla melihat hal ini disebabkan banyaknya kader Partai Golkar yang dipercaya rakyat menjadi pejabat dari masa lalu hingga sekarang, sehingga ada saja kasus hukum yang melibatkan mereka. "Biarkan proses hukum yang ada berjalan berdasarkan peraturan yang ada," katanya. Sebelum Jusuf Kalla memberi tanggapan, dalam kesempatan memberi pandangan umum, Ali Mazi mewakili DPD Golkar Sulawesi Tenggara meminta Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden membela perkaranya yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang anti Partai Golkar, terutama menghadapi Pilkada 2007 mendatang. Ali Mazi merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dibebastugaskan Mendagri M Ma`ruf beberapa hari yang lalu, dan mengaku dirinya didesak ke arah kasus korupsi ketika dia masih berstatus penasihat hukum yang menangani konflik tanah Hotel Hilton, Senayan, Jakarta. Sementara itu, Wakil DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mendesak Jusuf Kalla sebagai Wapres agar menganulir keputusan Mendagri yang mematikan peluang kader Golkar M. Alzier Dianis Thabrani, yang sudah terpilih sebagai gubernur Lampung. Mereka mengatakan bila kadernya tidak disahkan sebagai gubernur yang sudah terpilih secara konstitusional, maka Partai Golkar harus mencabut dukungannya terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Menyangkut pertanyaan-pertanyaan mengenai hubungan SBY-JK, secara pribadi dikatakannya tetap akan berlanjut dan saran peserta Rapimnas akan tetap diupayakan yaitu melanjutkan dialog secara intensif hingga akhir masa jabatan demi kepentingan bangsa. Tentang RUU Politik terutama menyangkut Undang-undang Pemilu, Jusuf Kalla menyambut positif agar segera bisa dirumuskan suatu sistem pemilihan yang akuntabel dan efisien, sebab pemilu di Indonesia paling tidak efisien di dunia karena terlalu banyak pemilu. (*)
Copyright © ANTARA 2006
