"Kami sudah berdialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta untuk mencoba memediasi konflik FPI dengan Plt Gubernur," kata Syarifuddin usai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) MUI DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu.
Ia mengatakan konflik kedua belah pihak harus segera diselesaikan sehingga tidak semakin runcing dan menimbulkan masalah yang semakin besar.
Semua pihak tambahnya juga tidak perlu terprovokasi dengan aksi unjuk rasa anggota FPI di depan Kantor DPRD maupun Balai Kota baru-baru ini.
"Kami mengharapkan ini cepat selesai, jangan berlarut-larut karena tidak ada gunanya saling berseteru," tambahnya.
Tentang keputusan Ahok mengusulkan pembubaran ormas FPI, menurutnya hanya akan memperuncing masalah.
Wakil Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin juga meminta anggota organisasi FPI menyampaikan aspirasi sesuai yang diatur dalam konstitusi.
"Semua orang berhak menyampaikan aspirasi jadi sebaiknya FPI juga menyampaikan aspirasi yang dijamin konstitusi, nanti penyelesaiannya juga sesuai konstitusi," katanya.
Ia mengatakan konflik antara FPI dengan Plt Gubernur DKI tersebut menurut dia harus diselesaikan secara arif dan mengedepankan dialog.
"Sudah benar kalau FPI menyampaikan aspirasi ke DPRD. Nanti akan diselesaikan juga dengan mengkaji aturan dan konstitusi," ucap Syarifuddin.
Menurut dia, menyampaikan aspirasi dengan tindakan anarkis bukan bagian dari wajah Islam. Komunikasi dan dialog menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi atas konflik tersebut.
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
