"Ini sebagai program jangka pendek," kata Menteri Desa Marwan Jafar dalam Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta, Selasa.
Kesembilan program itu adalah peluncuran Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3.500 desa, pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes), revitalisasi pasar desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan.
Berikutnya, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 3.500 desa mandiri, penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp1,4 miliar per desa secara bertahap, penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5.000 desa, "pilot project" Sistem Pelayanan Publik Jaringan Koneksi Online di 3.500 desa, dan "Save Villages" di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil.
Khusus program "Save Villages", menurut Marwan, program penyelamatan desa di perbatasan itu sangat penting dilakukan untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan marwah NKRI.
"Apalagi ada informasi sepuluh desa di Kaltim yang ingin keluar dari NKRI karena kesulitan bahan pokok. Sudah ada tim yang melakukan investigasi," kata Marwan.
Sementara itu, rapat kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi digelar untuk membahas arah kebijakan serta penyamaan persepsi untuk optimalisasi pelaksanaan penataan organisasi dan penyelesaian tugas tahun anggaran 2014.
"Ini rapat kerja pertama di kementerian ini," kata Marwan, menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Rapat kerja diikuti oleh 71 orang pejabat eselon I dan II dari Kementerian PDT, Transmigrasi, dan Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.
Selain arahan dari menteri, peserta rapat juga mendapatkan penjelasan beberapa kebijakan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terkait dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait penyelesaian anggaran 2014, dan rencana anggaran 2015, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kelembagaan dan tata laksana, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian terkait dengan sinergitas laporan keuangan antarlembaga.
Menurut Marwan, saat ini merupakan masa transisi sebelum terbentuknya organisasi yang baru, mengingat kementerian yang dipimpinnya itu merupakan nomenklatur baru hasil peleburan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, serta Ditjen Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Pada masa transisi ini akan dilaksanakan penataan organisasi, meliputi struktur organisasi dan tata kerja, dan penyelesaikan seluruh program/kegiatan tahun 2014," kata Marwan.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
