Halifax, Kanada (ANTARA News) - Pemenang hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus mendesak Bank Dunia Senin agar mengubah arah dengan memfokus lebih langsung kepada miliaran orang yang hidup dalam kemiskinan yang serius. Yunus, yang dijadikan ksatria di negara asalnya Bangladesh sebagai "bankir kaum miskin," mengatakan banyak proyek infrastruktur besar dari pemberi pinjaman pembangunan global harus dimiliki dan dijalankan oleh kaum miskin lokal, bukan oleh pemerintah. "Ini menjadi pertarungan terus menerus bagi kami," ia mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada pertemuan puncak global tentang inisiatif mikrokredit yang sedang dilaksanakan di kota Kanada bagian timur ini. "Kami telah mengangkat masalah ini selama waktu yang panjang, agar Bank Dunia mereposisikan dirinya sendiri dimana kemiskinan menjadi pokok masalah, sepanjang menyangkut pembangunan," Yunus mengatakan. "Saya sudah sangat, sangat kuat mencoba untuk mempengaruhi Bank Dunia agar memberikan perhatian langsung kepada kaum miskin," tambah pemenang Nobel dan direktur pelaksana Grameen Bank, yang menawarkan pinjaman kepada rakyat miskin Bangladesh. Yunus, 66, mengatakan mantan presiden Bank Dunia, James Wolfensohn, telah menunjukkan isyarat ingin mendukung komunitas mikrokredit, namun bahwa "institusi tidak mendukungnya." Penerima Nobel tersebut telah bekerja selama berpuluh-puluh tahun di Bangladesh untuk memerangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman bisnis kecil, rata-rata sekitar 100 dolar, sehingga individu yang miskin dapat memperluas bisnis kecil makanan dan kerajinan tangan. Pinjaman Grameen Bank ditawarkan tanpa jaminan kepada masyarakat yang sering kali buta huruf dan tidak mempunyai kontak dengan sistem perbankan formal. Yunus mengklaim bahwa hampir 99 persen dari pinjamannya dilunasi kembali. Yunus mengatakan ia ingin menggunakan visibilitasnya yang terangkat untuk memperluas proyek mikrokredit sesudah ia meraih perhatian global dengan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada pertengahan Oktober. Ia bergabung disini beserta Ratu Sofia dari Spanyol dan para menteri pemerintahan dari Kanada, Pakistan dan Honduras, serta para pejabat PBB dan para bankir dari Citigroup, ING dan Deutsche Bank, demikian AFP.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006