Menaker temui buruh yang demo di depan Istana Negara

Mari kita ciptakan suasana kondusif untuk komunikasi mencari solusi"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menemui ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin, dan mengatakan kehadirannya sebagai bukti keseriusan pemerintah menangani hubungan industri dengan tenaga kerja.

"Saya sengaja menyempatkan ke sini dan ini bukti pemerintah serius dengan hubungan industri dan tenaga kerja. Apapun persoalan yang berkembang, tentu kita akan fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Hak-hak pekerja harus menjadi perhatian," ujar Menaker ketika berorasi di atas truk terbuka di hadapan buruh di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Menaker berdialog dengan beberapa organisasi buruh yang sedang berunjukrasa dan menegaskan bahwa pemerintah sangat serius meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun, untuk mewujudkan kondisi sejahtera tersebut, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri begitu pun sebaliknya buruh sehingga Hanif berharap terjadinya kesepahaman antara dua belah pihak dalam mencarikan solusi.

Menaker mengatakan pemerintah tidak akan mungkin mengambil keputusan yang menyengsarakan buruh dan meminta serikat pekerja untuk mau duduk bersama dengan pemerintah untuk menemukan solusi bagi persoalan buruh.

"Atas nama pemerintah RI, saya akan berpihak pada keadilan. Mari kita ciptakan suasana kondusif untuk komunikasi mencari solusi," kata Hanif.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Hanif mau berdialog dengan buruh dan menemui buruh yang sedang berdemo.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan tidak mempermasalahkan aksi demo buruh asal dilakukan dengan tertib.

"Demo itu adalah hak para buruh dalam menyampaikan aspirasi. Selama tertib tidak masalah," ujarnya.

Meski demikian, Hanif meminta para buruh untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dan mengakhiri perdebatan soal UMP dan mengajak para buruh untuk mencari jalan keluar lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka selain melalui UMP.

"Kita bisa bicara lengkap tentang intensif, kompensasi dan ini lebih memberi harapan dari pada setiap tahun buruh demo untuk UMP," kata Hanif.

Pemerintah disebutnya akan menjembatani permintaan buruh dan para kepala daerah.

"Dalam bernegosiasi di dewan pengupahan daerah, para perwakilan pekerja dan perwakilan pengusaha harus menyadari bahwa upah minimum adalah upah paling dasar dan paling rendah bagi pekerja lajang. Jangan sampai bergeser menjadi upah standar di perusahaan. Upah minimum hanya berlaku bagi perkerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun," kata Hanif mengingatkan.