Kali ini, DPR akan menjaring aspirasi parlemen negara-negara Asia Pasifik melalui Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Development Agenda yang akan digelar di Surabaya, 12-13 November ini.
"DPR merasa perlu untuk ambil bagian mengingat MDGs dan Post-2015 Development Agenda serta beragam dialektikanya telah mengemuka di level global sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, agenda pembangunan global pasca-2015 santer disebut-sebut menjadi bagian koreksi dari perumusan MDGs pada tahun 2000.," kata Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung DPR RI Jakarta, Senin.
Ia membantah, bahwa MDGs karena terbilang tidak terbuka dalam perumusannya. Saat ini, Agenda Pembangunan Pasca-2015 mulai mengemuka, dan banyak pihak telah ambil bagian. Akademisi, masyarakat sipil, pengamat, kalangan aktivis pemuda, komunitas bisnis, hingga pemerintah sendiri telah menggelar berbagai mekanisme untuk membahasnya.
"DPR tentu tidak ingin melewatkan momentum tersebut. Kami ingin berkontribusi dengan cara kami sendiri," kata Novanto.
Perhelatan ini juga, lanjut Novanto, digelar untuk merespons rencana PBB yang akan segera memulai proses negosiasi antar-pemerintah untuk agenda pengganti MDGs. Proses negosiasi tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan seiring dimulainya agenda Sidang Umum PBB ke-69, sejak September 2014 ini.
Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, agenda DPR ini mengambil tema penguatan peran parlemen, khususnya Asia Pasifik dalam MDGs dan Post-2015 Development Agenda (Strengthening the Role of Asia Pacific Parliaments on MDGs Acceleration and Post-2015 Development Agenda).
"DPR membaginya lagi ke dalam dua sub tema yakni Attaining the MDGs by 2015: Are we there yet dan Moving Forward: Parliamentary Engagement in Devising Development Agenda Beyond 2015. Karena kami juga tidak hanya bersiap diri untuk agenda pasca-2015, tetapi juga untuk saling berbagi dan belajar mengenai praktik-praktik cerdas dari negara lain tentang pencapaian MDGs. Sehingga masing-masing mendapatkan ide segar yang dapat dibawa ke negara masing-masing untuk mendukung percepatan pencapaian MDGs," ujar Nurhayati.
Sejauh ini telah ada sedikitnya 15 parlemen dari Asia Pasifik termasuk Indonesia, yang telah menyatakan konfirmasinya untuk hadir yakni Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, India, Kazakhstan, Republic of Korea (Korea Selatan), Maldives, Pakistan, Tonga, Vanuatu dan Vietnam. "Empat Parlemen dipimpin oleh Ketua Delegasi setingkat Ketua/Pimpinan DPR yakni Afghanistan, Fiji, Tonga dan Vanuatu," jelasnya.
Nurhayati menjelaskan, Asia Pasifik dipilih sebagai target mengingat jumlah populasi terpadat di dunia berada di kawasan ini. Sekitar 60% penduduk dunia berada di Asia dan Pasifik. Sementara tingkat pencapaian MDGs di Asia dan Pasifik masih memerlukan kerja keras dalam beberapa hal seperti kemiskinan, kesehatan dan lingkungan.
"Indonesia perlu secara aktif berperan di kawasan untuk mendorong pembangunan yang lebih baik. Terlebih dalam pembahasan agenda pembangunan berikutnya setelah MDGs, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat aktif sebagai Ketua Bersama dengan Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf dalam High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda. Parlemen juga perlu mengimbangi," tutur Ketua BKSAP dari Fraksi Demokrat tersebut.
Dalam even tersebut, sejumlah pembicara direncanakan hadir seperti perwakilan UNDP Indonesia, Ms Beate Traenkmann; Deputy Country Director Asian Development Bank, Mr. Edimon Ginting; Executive Director INFID, Mr. Sugeng Bahagijo; Asia Regional Coordinator.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
