Ahok segera surati Kemenkumham untuk bubarkan FPI

Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta)

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar membubarkan kelompok Front Pembela Islam (FPI).

"Kalau mau demo-demo, ya silakan saja. Sekarang saya juga sedang siapkan surat rekomendasi kepada Kemenkumham agar membubarkan FPI di seluruh Indonesia," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, sikap FPI yang menolak pengangkatan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta sama dengan melawan konstitusi.

"Bukan hanya itu, tindakan FPI yang anarkis juga berarti melawan konstitusi. Jadi, FPI itu tidak layak berada di Indonesia kalau melawan konstitusi, lebih baik dibubarkan saja," ujar Ahok.

Dia menuturkan seluruh tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok tersebut tidak mengindahkan ajaran Islam, tetapi justru malah mempermalukan Islam.

"Saya kan menuntut ilmu di sekolah Islam sejak SD sampai SMP. Makanya, jelas bagi saya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Bukan seperti yang dilakukan FPI itu, yang justru mempermalukan Islam," tutur Ahok.

Oleh karena itu, dia mengaku telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengirimkan surat rekomendasi secara resmi kepada Kemenkumham untuk membubarkan FPI.

"Kita buat surat rekomendasi kepada Kemenkumham sesuai dengan Undang-Undang (UU) Organisasi Masyarakat (ormas) supaya FPI dibubarkan dan hari ini juga dikirim. Mudah-mudahan banyak gubernur, walikota dan bupati yang berani mengikuti jejak saya," ungkap Ahok.

Sekitar seribu orang yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat sejak pukul 10.30 WIB.

Kedatangan ribuan massa FPI tersebut ke Gedung DPRD DKI adalah untuk menyampaikan penolakan terhadap pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.