KIP tidak batasi pemda bantu pelajar

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengemukakan Kartu Indonesia Pintar tidak membatasi pemerintah daerah (pemda) untuk memberi bantuan kepada pelajar tidak mampu.

"Pemda tidak boleh membuat program yang sama, tetapi tetap melaksanakan program-program sebelumnya, dalam bentuk yang berbeda untuk membantu siswa tidak mampu," katanya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan E-Money di Kantor PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 3 November 2014.

Dia juga mengingatkan pemda untuk tidak mengurangi bantuan yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu.

Bantuan untuk pelajar tidak mampu, menurut dia, merupakan janji kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat. Tentunya, program itu harus tetap dilaksanakan.

Sementara Kartu Indonesia Pintar merupakan kebijakan untuk mempercepat visi pemerintah meningkatkan prestasi pelajar.

"Semakin banyak bantuan untuk pelajar, akan semakin baik. Yang penting tepat sasaran dan tepat guna," ujarnya.

Dia mengemukakan jumlah pelajar miskin akan terus mengalami perbaikan. Saat ini sebanyak 24 juta pelajar dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan itu.

Kemungkinan pada tahun 2015 jumlahnya bertambah, karena pelajar dari keluarga rentan miskin berhak mendapatkan bantuan itu.

"Masyarakat miskin atau rentan miskin, sama saja. Sama-sama miskin menurut pandangan kami, karena itu berhak mendapatkan bantuan," katanya.

Anies menambahkan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar pada tahun 2015 diperkirakan meningkat. Peningkatan anggaran disebabkan pengalihan subsidi BBM ke sektor kesehatan dan pendidikan.

"Saat ini setiap pelajar kurang mampu mendapat bantuan Rp400.000-Rp1 juta per tahun. Tahun depan kemungkinan meningkat," tuturnya.