Anies Baswedan: KIP harus sinkron dengan pemda

Selama ini pemerintah hanya memberikan pada yang miskin saja. Padahal, yang rentan miskin kenyataannya miskin juga."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berharap pemerintah daerah dapat sinkron dengan pemerintah pusat dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Hadirnya KIP jangan sampai menyetop program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah," kata Anies di Jakarta di sela peluncuran KIP (3/11).

Dia mengharapkan program pendidikan di level daerah dapat saling menguatkan dengan program di level nasional.

"Jangan sampai menerima KIP, lalu tidak menerima bantuan pendidikan daerah. Yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah janji pemda. Biasanya berupa sekolah bebas biaya," katanya.

Anies juga menegaskan KIP tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang sedang bersekolah, tetapi juga memiliki efek positif terhadap anak-anak yang putus sekolah.

"Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada anak usia sekolah, baik yang sedang sekolah maupun putus sekolah. Karena banyak sekali anak-anak kita yang putus sekolah karena tidak ada biaya. Dengan KIP, mereka bisa kembali ke sekolah," katanya.

Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa KIP memiliki daya jangkau yang lebih baik daripada BSM (bantuan siswa miskin)

"Kartu Indonesia Pintar akan disalurkan pada siswa miskin dan rentan miskin. Selama ini pemerintah hanya memberikan pada yang miskin saja. Padahal, yang rentan miskin kenyataannya miskin juga," ujar Anies.

Untuk itu, masih kata Anies, klasifikasi rentan miskin dimasukkan sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP.

"Jangan hanya karena definisinya tidak masuk, yakni termasuk definisi rentan miskin dan bukan miskin, lalu tidak kita bantu. Karena kenyataannya rentan miskin, juga miskin. Dengan memberi bantuan pada yang miskin dan rentan miskin, jumlah jangkauan yang dibantu lebih banyak," katanya.