KIP dibahas saat rakor pertama Anies di Kemenko PMK

Jakarta (ANTARA News) - Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019 dan menjadi bahasan dalam rapat koordinasi pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Rakor tersebut berlangsung pada Rabu 29 Oktober 2014 di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

ï¿½Hasil rapat koordinasi, KIP akan dilucurkan secara bertahap, direncanakan Presiden RI Joko Widodo akan meluncurkan KIP fase pertama pada bulan November 2014,ï¿½ ucap Mendikbud pada acara jumpa pers di kantor Kemenko PMK seusai pelaksanaan rakor.

Mendikbud mengatakan, Presiden RI telah menggaris bawahi siswa tidak mampu dari segi ekonomi tidak hanya berasal dari keluarga miskin, tetapi juga berasal dari keluarga rentan miskin.

KIP, lanjutnya, akan menjangkau anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.

ï¿½Jadi sekarang tidak hanya anak yang berasal dari keluarga miskin saja bisa mendapatkan KIP, tetapi juga anak yang berasal dari keluarga rentan miskin dapat menikmati pendidikan gratis,ï¿½ ujar Mendikbud.

Penggunaan KIP, Mendikbud menuturkan, selain digunakan untuk mendapatkan pendidikan secara gratis di sekolah formal, tetapi dapat juga digunakan untuk menikmati pendidikan secara gratis di lembaga pendidikan nonformal.

Lembaga pendidikan non formal tersebut seperti balai latihan kerja, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Dengan begitu, kata Mendikbud, anak-anak dapat menggunakan KIP untuk meningkatkan keterampilan, meskipun tidak berada di struktur pendidikan formal.

Mendikbud mengharapkan, dengan adanya KIP dapat membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang putus sekolah untuk dapat kembali menikmati pendidikan di sekolah.

ï¿½Hal ini juga sebagai upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun,ï¿½ kata Mendikbud.

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan kementeriannya memprioritaskan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Untuk memuluskan pelaksanaan kedua program itu, Kemenko PKM berkoordinasi dengan delapan kementerian terkait.

Puan mengatakan prioritas Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar adalah meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

(Informasi ini disampaikan dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)