DPR sudah jadwalkan rapat dengan mitra kerja

Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat sudah menjadwalkan kegiatan dengan mitra kerja masing-masing komisi mulai pekan kedua bulan November.

Berdasarkan jadwal acara yang dikeluarkan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI di Jakarta, Sabtu, tanggal 10-14 November 2014, semua komisi sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Kerja dengan mitra kerja masing-masing.

Senin (10/11), Komisi I DPR dijadwalkan RDPU dengan Masyarakat Telematika Indonesia dan Komisi IV RDPU dengan Ketua Umum Masyarakat Perhutanan serta Ketua Umum Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia.

Komisi IX DPR pada Senin (10/11) dijadwalkan melaksanakan Raker dengan Menteri Kesehatan, Komisi XI Raker dengan Menteri Keuangan, dan Komisi VI RDP dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pada Selasa (11/11), DPR dijadwalkan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penetapan keanggotaan Badan Anggaran DPR, Komisi VI RDP dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi IX Raker dengan Menteri Tenaga Kerja, dan Komisi XI Raker dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rabu (12/11), beberapa komisi di DPR menjadwalkan agenda antara lain Komisi III RDP dengan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN), Komisi VI RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang dan Kepala Badan Pengusahaan Batam. Selain itu Komisi IX dijadwalkan RDP dengan BPJS Kesehatan dan Komisi XI Raker dengan Menteri Keuangan.

Sementara itu Kamis (13/11), Komisi VI dijadwalkan Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, serta Komisi IX RDP dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Jumat (14/11), Komisi XI dijadwalkan Raker dengan Gubernur BI.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memasukkan nama anggotanya dalam Alat Kelengkapan Dewan pada Senin (10/11).

"Mudah-mudahan hari Senin (10/11) KIH sudah bisa masuk sehingga bisa dialokasikan ke AKD," kata Fahri di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut dia, apabila rencana itu terealisasikan maka pada saat rapat paripurna pada Selasa (11/11), semua AKD sudah terisi seluruh anggota fraksi di parlemen.

Selain itu menurut dia, semua jenis pembicaraan terkait musyawarah mufakat kepemimpinan AKD akan dibicarakan di masing-masing komisi.

Hal itu menurut dia, terutama komisi yang berkaitan dengan perubahan nomenklatur kementerian sehingga harus direspon dewan.