...ke depan akan kita munculkan desa-desa dengan nama desa mandiri, desa bahari, dan sebagainya sesuai dengan pembangunan..."
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan fokus pada empat pilar yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
"Kementerian ini akan menjadi kementerian yang memiliki sifat khusus menangani desa yakni pembangunan desa lebih secara umum yang kemudian melebur ke pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDT dan Trans) Marwan Jafar.
Menteri mengemukakan hal tersebut dalam sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2014 di Jakarta belum lama ini.
Kemdes PDT dan Trans menurut Marwan memiliki cakupan yang sangat luas mulai dari masalah kesehatan, lingkungan hidup, sampai infrastruktur yang merupakan program kerja dari hampir 17 kementerian.
Marwan mengingatkan hal terpenting dari keberadaan kementerian adalah untuk mengawal implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014.
"Desa akan menerima dana sebesar Rp 1,4 miliar dan Kemendes, PDT, dan Trans akan mengawal dengan memberikan pelatihan dan fasilitasi," katanya. Terdapat sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia.
Dia mengingatkan, pemerintahan tingkat desa juga harus membuat laporan keuangan sebagai kuasa penerima anggaran dan akan diperiksa oleh BPK.
Fokus kementerian, jelas Marwan, adalah melanjutkan program yang sudah berjalan dengan penekanan pada pembangunan desa.
"Sehingga ke depan akan kita munculkan desa-desa dengan nama desa mandiri, desa bahari, dan sebagainya sesuai dengan pembangunan dan keunggulan dari desa," kata Menteri.
Rapat perdana dengan jajarannya tersebut bertema; Mewujudkan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
Rakernas yang diselenggarakan Direktur Jenderal P2MKT ini, juga dihadiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh Indonesia.
Untuk kesejahteraan desa, Marwan Jafar mengatakan, pemerintah akan berorientasi pada rakyat, people-centered development.
Menteri mengingatkan bahwa 60 persen lebih rakyat Indonesia masih miskin dan berada di desa.
Marwan mengemukakan pemerintah membangun infrastruktur tetapi seringkali tidak cukup menjamah pada infrastruktur dasar yang diperlukan di desa-desa, terlebih wilayah pedalaman.
“Program transmigrasi justru mengisi program-program nasional yang terus kita jalankan hingga saat ini,” ujarnya.
Menurut Marwan, pembangunan dan pengembangan transmigrasi menjadi garda terdepan dalam perdesaan.
Transmigrasi, menurut dia, menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas," kata menteri.
Pembangunan dan pengembangan transmigrasi menurut Marwan juga menjadi pilar-pilar pembangunan nasional.
Pembangunan dan pengembangan transmigrasi harus melengkapi dan memperkuat desa dengan desa lain, kecamatan dengan kecamatan lain, antara kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, antar provinsi dengan provinsi lainnya.
Terkait dengan membangun 628 kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru, Marwan mengatakan perwujudannya akan dilakukan melalui pendekatan model pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
“Investor yang mau berinvestasi dalam KTM tentu tidak mau bila hanya dalam lingkup lokal saja, tapi juga harus mampu merambah lingkup nasional, regional dan internasional,” ujarnya.
Sesuai dengan nomenklatur baru Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Ada penggabungan tiga kementerian yaitu Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang dulu berada di Kemendagri, PDT, dan Ditjen Transmigrasi yang dahulu di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Blusukan Lebak
Blusukan pertama Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Trans) Marwan Jafar adalah ke Kabupaten Lebak, Banten yang termasuk salah satu kabupaten berkategori daerah tertinggal.
Menteri Marwan melihat langsung kondisi kabupaten yang luasnya 30 persen dari Provinsi Banten tersebut.
"Pembangunan yang dilakukan di Lebak dan daerah lainnya berawal dari desa, hal ini sesuai dengan program presiden di nawacita ketiga membangun dari daerah pinggir (desa)," kata Menteri.
Menteri menjelaskan tahap awal fokus pembangunan desa di Kabupaten Lebak yakni pembangunan infrastruktur terutama penggantian jembatan gantung yang menghubungkan antara desa menjadi semi permanen atau permanen.
“Berdasarkan laporan ada 342 jembatan gantung yang kondisinya rusak parah dan sudah mengganggu perekonomian warga desa,” tuturnya.
Menteri juga mengemukakan, program Lebak Sehat dan Lebak Pintar yang sudah digalakkan Pemerintah Lebak bisa diintegrasikan dengan Kartu Sakti pemerintahan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Sesuai arahan presiden Joko Widodo dalam mengintegrasikan program daerah, kepala daerah diminta langsung berhubungan dengan menteri terkait,” kata Marwan yang meminta wartawan untuk menyebut dia sebagai Menteri Desa.
(Informasi ini disiarkan dengan dukungan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.)
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2014
