Menlu RI : integrasi ekonomi harus kedepankan rakyat

Beijing (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengingatkan apapun bentuk integrasi ekonomi yang akan dibentuk untuk Asia Pasifik, harus mementingkan kesejahteraan rakyat di kawasan tersebut.

"Integrasi ekonomi, memang sangat terkait dengan arsitektur kawasan. Namun, tetap apapun itu, integrasi ekonomi yang dibentuk harus semata-mata untuk kepentingan, serta kesejahteraan rakyat," katanya, saat ditemui Antara di Beijing, Jumat malam.

Usai menghadiri pertemuan ke-26 tingkat menteri Ekonomi APEC (AMM), Retno menuturkan 25 tahun sejak didirikan APEC didirikan telah memberikan manfaat bagi 21 Ekonomi APEC, karena karakteristik yang dimilikinya lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat anggotanya, tidak mengikat dan bersifat sukarela.

"Karakteristik APEC pendekatannya lebih pada soft power', menyentuh kepentingan rakyat, tidak mengikat dan bersifat sukarela. Integrasi ekonomi Asia Pasifik juga hendaknya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di kawasan," ujarnya, menanggapi isu kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik (FTAAP) yang digagas Tiongkok.

Pada pertemuan APEC di Beijing pada 5-12 November, Tiongkok mendorong kesepakatan pemberlakuan FTAAP pada 2025 didahului studi kelayakan selama 2015-2016.

Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA), maupun FTA di kawasan regional Asia Pasifik.

Tiongkok sangat ingin ada kemajuan mendasar dalam pembahasan FTAAP pada APEC 2014. "Kami berharap dalam pertemuan kali ini dapat meningkatkan progress realisasi FTAAP yang pernah kami sampaikan pada 2006," kata Asisten Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen.

RTA dan FTA itu merupakan salah satu preferensi negara-negara di dunia saat ini dalam hal pendekatan liberalisasi perdagangan kawasan.

FTAAP ditenggarai sebagai upaya menuju Regional Economy Integration (REI) untuk kesejahteraan bersama di kawasan.

Namun, selama pembahasan di APEC 2014 niat Tiongkok itu dipertanyakan dengan telah adanya Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diinisiatif Amerika Serikat dan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan enam mitra dagangnya.

Keberadaan RCEP sendiri di tingkat global menjadi rival bagi negosiasi serupa yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yakni TPP, dimana Tiongkok tidak menjadi anggota.

TPP adalah kesepakatan perdagangan bebas yang diikuti oleh tujuh belas negara di Asia-Pasifik, yang juga diikuti oleh beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Sejauh ini Indonesia belum bergabung dalam TPP, meskipun AS banyak melakukan lobi ke Indonesia untuk mengajak bergabung.

Terkait hal itu, Indonesia lebih memilih bersikap hati-hati.