Priyo sarankan pimpinan dua koalisi berjiwa negarawan

Pimpinan dari dua kekuatan politik sebaiknya bermusyawarah dengan saling mengalah, saling toleran, dan mengedepankan kepentingan bangsa,"

Jakarta, 7/11 (Antara) - Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso menyarankan agar pimpinan dari dua koalisi partai-partai politik saling mengedepankan jiwa negarawan untuk segera menyelesaikan kisruh kepemimpinan di DPR RI.

"Pimpinan dari dua kekuatan politik sebaiknya bermusyawarah dengan saling mengalah, saling toleran, dan mengedepankan kepentingan bangsa," kata Priyo Budi Santoso di Jakarta, Jumat.

Kedua kekuatan politik yang ada di DPR RI adalah Koalisi Merah Putih (KMP) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Demokrat dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Priyo, jika pimpinan dari KMP dan KIH memiliki sikap yang sama untuk saling mengalah, saling toleran, dan mengedepankan kepentingan bangsa, dirinya optimistis kisruh di DPR RI akan segera berakhir.

"DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat, hendaknya para anggota DPR RI mengutamakan aspirasi rakyat dan bukan kepentingan kelompoknya," katanya.

Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, meskipun KMP memiliki kursi yang lebih banyak di DPR RI tapi sebaiknya tidak melakukan tindakan menang-menangan dengan "menyapu bersih" pimpinan DPR RI hingga pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia mengingatkan agar pimpinan KMP dapat memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi dan AKD sehingga dapat terjadi keseimbangan bagi DPR RI dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Priyo Budi Santoso yang menjadi anggota DPR RI selama tiga periode itu menjelaskan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI tidak pernah terjadi kisruh yang mengakibatkan kebuntuan seperti saat ini.

"Kisruh yang terjadi saat ini dan sudah berlangsung lebih dari sebulan, seolah-olah tidak ada solusi," katanya.

Menurut dia, kisruh di DPR RI harus segera dihentikan agar pemerintahan dapat berjalan dan DPR RI juga dapat bekerja.