Keputusan, yang ditolak oleh majelis, tersebut keluar sehari setelah para pria bersenjata menyerbu ladang minyak terbesar dan menghentikan produksi di fasilitas di dareah selatan negara itu.
Libya berada dalam kekacauan karena dua pemerintah dan parlemen bersaing untuk menguasai cadangan-cadangan energi besar negara tiga tahun setelah penggulingan penguasa Muamar Gaddafi. Belasan kelompok bersenjata juga terlibat dalam keributan itu.
Negara-negara Barat dan negara tetangga Libya khawatir negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) sedang menuju ke perang sipil, dengan bekas pemberontak yang membantu menggulingkan Gaddafi kini menggunakan senjata-senjata untuk menguasai negara mereka sendiri.
Libya terbelah dua, bagian barat dikuasai oleh para petempur yang menyebut diri mereka Operation Dawn, yang menguasai ibu kota Tripoli Agustus, dan satu negara pinggir di timur tempat pemerintah dan parlemen yang diakui internasional kini bermarkas.
Dalam satu keputusan yang disiarkan televisi yang mungkin bisa memperparah perpecahan ini dan menghambat usaha-usaha penengahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Agung membatalkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang pindah ke kota Tobruk di Libya timur.
Mahkamah itu mengatakan komite yang mempersiapkan undang-undang pemilu telah melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi Libya.
Pemilu Juni menghasilkan satu majelis beranggotakan kelompok liberal dan federalis, yang mengganggu kelompok Islam di Operation Dawn, yang menguasai Tripoli dua bulan kemudian.
Mahkamah Agung bermarkas di Tripoli, tempat Operation Dawn menghidupkan kembali parlemen sebelumnya, Kongres Umum Nasinal (General National Congres/GNC), tempat kelompok Islam lebih kuat.
Para petempur, yang terutama berasal dari Kota Misrata, menguasai lembaga-lembaga negara itu, memunculkan pernyataan tentang kemampuan mahkamah untuk membuat keputusan independen.
Ratusan orang terlihat merayakan keputusan Mahkamah Agung itu di Tripoli dan Ketua GNC Nouri Abusahmain mengatakan itu memberikan satu peluang bagi dialog nasional untuk mengakhiri krisis Libya.
"Kami Kongres Umum Nasional menyerukan dialog," katanya dalam satu pidato di televisi.
"Dialog membantu rekonsiliasi nasional, stabilitas dan pembangunan," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.
Menanggapi keputusan itu, Dewan Perwakilan Rakyat di Tobruk menyatakan tidak mengakui keputusan pengadilan itu.
"Keputusan itu dibuat di bawah ancaman senjata," kata ketua parlemen Farraj Hashem dalam konferensi pers.
Tidak ada respons segera dari negara-negara Barat dan Arab yang hanya mengakui parlemen yang bermarkas di Tobruk dan telah memboikot perdana menteri saingannya Omar al-Hassi, yang dilantik para penguasa Tripoli.
PBB dalam satu pernyataan mengatakan sedang mempelajari keputusan itu, dan menambahkan "semua pihak perlu segera melakukan konsensus mengenai pengaturan-pengaturan politik".(Uu.H-RN)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
