Berdasarkan temuan kami, anggaran fiktif tersebut ditemukan dalam bentuk kegiatan yang tidak diusulkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), namun muncul di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI,"
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran fiktif di Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta.

"Berdasarkan temuan kami, anggaran fiktif tersebut ditemukan dalam bentuk kegiatan yang tidak diusulkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), namun muncul di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI," kata Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, di dalam rincian APBD DKI 2013, tercatat sebanyak 58 kegiatan dengan total nilai Rp210,8 miliar di Dinas Kesehatan DKI dan 128 kegiatan senilai Rp1,2 triliun di Dinas PU DKI.

Kemudian, pada APBD DKI 2014 juga ditemukan kegiatan yang tidak diusulkan oleh SKPD namun muncul di dalam APBD yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan sebanyak 34 kegiatan senilai Rp34,4 miliar dan Dinas PU sebanyaj 252 kegiatan senilai Rp3,5 triliun.

"Kami juga menemukan adanya kegiatan yang tidak diusulkan oleh SKPD, namun muncul di dalam APBD Perubahan DKI 2013, yakni enam kegiatan Dinas Kesehatan senilai Rp6,4 miliar dan 94 kegiatan Dinas PU senilai Rp841,3 miliar," ujar Bonny.

Selanjutnya, pihaknya juga mencatat terjadinya kenaikan nilai alokasi anggaran kegiatan dari usulan awal kedua SKPD tersebut, yakni sebanyak 20 kegiatan oleh Dinas Kesehatan senilai Rp2,4 miliar dan 71 kegiatan Dinas PU senilai Rp236,7 miliar.

"Lalu, di dalam APBD DKI 2014, kami menemukan 14 kegiatan Dinas Kesehatan yang mengalami kenaikan nilai alokasi anggaran senilai Rp7,7 miliar dan 48 kegiatan Dinas PU senilai Rp669,9 miliar," tutur Bonny.

Dia mengungkapkan penemuan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan APBD Penetapan dan Perubahan tahun 2013 dan 2014 masih sangat lemah, sehingga membuka peluang munculnya anggaran fiktif dan kenaikan anggaran dari usulan awal.

Terkait temuan tersebut, pihaknya mengaku telah melakukan konfirmasi kepada kedua SKPD terkait dan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menindaklanjuti temuan itu.

"Temuan-temuan itu sudah kami konfirmasi kepada SKPD terkait dan mereka mengatakan tidak pernah menganggarkannya di dalam APBD. Kami juga meminta Pemprov menindaklanjuti temuan ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada anggaran tahun depan," tambah Bonny. 

Pewarta: Rr Cornea K
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014