Tiga indikator penentu keberhasilan reformasi birokrasi

Indikator tersebut, yaitu terwujudnya pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh mengemukakan, keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat diukur menggunakan tiga indikator.

"Indikator tersebut, yaitu terwujudnya pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut Muhammad Yusuf, untuk mengukur pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan instansi pemerintah.

"Pada 2009 instansi pusat yang memperoleh kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 42,17 persen dan pada 2014 ditargetkan menjadi 100 persen," kata dia.

Menurut dia, untuk instansi daerah pada 2009 yang memperoleh predikat WTP sebanyak 2,73 persen dan ditargetkan pada 2014 menjadi 60 persen.

Kemudian, untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang berkualitas dilihat dari integritas pelayanan publik dan peringkat kemudahan berusaha.

Dalam hal ini dilihat sejauh mana kemudahan yang diperoleh masyarakat dalam mengurus usaha sehingga iklim investasi berkembang pesat, kata dia.

Berikutnya untuk melihat peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi dapat dilihat dengan indeks efektivitas pemerintah.

Ia menyebutkan berdasarkan data jumlah instansi pemerintah yang akuntabel pada 2009 mencapai 24 persen dan pada 2014 ditargetkan menjad 80 persen.