DPD optimistis dualisme kepemimpinan DPR segera berakhir

Kami yakin itu (dualisme kepemimpinan DPR RI) akan selesai karena mereka (anggota dewan) itu politikus-politikus yang berpengalaman dan saya yakin mereka juga risih dengan komentar-komentar masyarakat yang menyesalkan hal itu terjadi,"

Semarang (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengaku optimistis dualisme kepemimpinan di DPR RI segera berakhir dan kalangan legislator di tingkat pusat bisa berdamai untuk kepentingan rakyat.

"Kami yakin itu (dualisme kepemimpinan DPR RI) akan selesai karena mereka (anggota dewan) itu politikus-politikus yang berpengalaman dan saya yakin mereka juga risih dengan komentar-komentar masyarakat yang menyesalkan hal itu terjadi," kata Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (BPKK) DPD RI Bambang Sadono di Semarang, Kamis.

Bambang yang secara pribadi mengaku prihatin dengan dualisme kepemimpinan DPR RI itu berharap agar DPR RI dapat segera bekerja sama dengan DPD RI di dalam berbagai hal seperti pembahasan undang-undang dan anggaran.

Menurut dia, dengan adanya dualisme kepemimpinan DPR RI maka kerja sama tersebut tidak bisa dimulai atau dilakukan.

"Oleh karena itu, kami berharap polemik kepemimpinan di DPR RI dapat cepat selesai agar program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat tidak terhambat pelaksanaannya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh anggota DPD RI periode 2014-2019 saat ini sudah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya karena semua alat kelengkapan DPD sudah terbentuk.

"Hari-hari ini kami sudah mengundang hampir semua menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK ke DPD untuk menyampaikan program-programnya," katanya.

Seperti diwartakan, dualisme kepemimpinan DPR RI ini muncul karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) merasa kecewa dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pembentukan alat kelengkapan dewan.

Berbagai kalangan menilai bahwa adanya dualisme kepemimpinan DPR RI tersebut akan berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan program pemerintah yang telah dicanangkan oleh menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Lambatnya pelaksanaan program pemerintah tersebut dikhawatirkan juga akan mengakibatkan masyarakat Indonesia merasakan hasil dari pembangunan atau program pemerintah.