Ketua DPR : tidak ada aturan kocok ulang pimpinan

Tidak ada aturan itu (Opsi kocok ulang pimpinan komisi),"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak ada aturan kocok ulang pimpinan di alat kelengkapan dewan seperti permintaan yang diajukan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat.

"Tidak ada aturan itu (Opsi kocok ulang pimpinan komisi)," kata Setya Novanto usai rapat pengganti Badan Musyawarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Setya menjelaskan hingga Kamis (6/11) siang, fraksi-fraksi dari KIH belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk dimasukkan dalam alat kelengkapan dewan.

Namun, menurut dia, pimpinan DPR tetap menjalankan rapat Bamus yang sudah menetapkan mitra kerja untuk masing-masing AKD.

"Kami tetap melaksanakan musyawarah mufakat dengan sebaik-baiknya, bersama KIH dan mudah-mudahan jalan keluar bisa ditemukan," ujarnya.

Dia mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan pihak KIH yang diwakili politisi PDI Perjuangan Pramono Anung. Namun Setya enggan menyebutkan kesepakatan apa yang sudah disepakati dari komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan KIH tersebut.

"Nanti kita lihat saja (kesepakatan yang sudah disepakati)," katanya.

Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan KIH menginginkan pembagian pimpinan AKD dilakukan secara proporsional. Menurut dia, hal itu sangat mudah dengan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penentuannya.

"Ini kan tergantung kebersamaan (dengan KMP) dan KIH minta kocok ulang (pimpinan AKD)," ujarnya.

Hendrawan belum bisa memastikan kapan proses penyelesaian konflik itu selesai karena tergantung kebersamaan antara KMP dan KIH.

Dia mengatakan saat ini kondisinya dua versi kepemimpinan DPR tidak sah sehingga masing-masing tidak bisa menjalankan tugasnya.

Menurut dia, agar kerja DPR bisa berjalan maka semua pihak harus duduk bersama melaksanakan musyawarah mufakat.