"Untuk menghindari proyek-proyek siluman yang menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, saya tawarkan pembahasan APBD direkam dan dirilis di Youtube," katanya saat Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI di Balai Kota, Kamis.
Dalam semiloka itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut ada sejumlah proyek di DKI Jakarta yang muncul dalam APBD tanpa melalui perencanaan di satuan kerja perangkat daerah.
Contohnya adalah proyek di Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum yang nilainya mencapai triliunan.
"Ini seperti kasus tahun anggaran 2013, saya tidak tahu siapa yang bermain apakah oknum di DPRD atau staf Pemprov DKI," katanya.
Karena itu kata dia, pada pembahasan APBD 2015 ia akan menawarkan ke DPRD untuk menyusun APBD dengan transparan, salah satunya melalui bukti rekaman dan dapat dipantau dan diawasi publik.
Mantan Bupati Belitung yang akrab disapa Ahok itu juga mencontohkan kasus pembelian mobil untuk Dinas Kebersihan yang tiba-tiba menghilang dari APBD.
"Saat itu mobilnya sudah dipesan, ketika siap-siap membayar, ternyata mata anggaran hilang dari APBD," katanya.
Untuk itu tambah dia, seluruh proses penyusunan APBD akan dibahas secara terbuka dan membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan mengawasi.
Sekretaris Pemprov DKI Jakarta Syaefullah mengatakan sudah menyerahkan ulang dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD.
"Kendalanya adalah alat kelengkapan di DPRD belum tuntas, baru alat kelengkapan pimpinan, sedangkan komisi belum terbentuk," katanya.
Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015.
(SDP-73)
Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
