"Orientasi Jaksa Agung yang baru harus memprioritaskan ihwal pelanggaran HAM masa lalu," kata Hendardi yang merupakan ketua organisasi Setara Institute.
Ketua organisasi yang memiliki visi memperjuangkan nilai kesetaraan dan kemanusiaan tersebut mengatakan saat ini Kejaksaan Agung membutuhkan seorang pemimpin yang menempatkan pembelaan terhadap pelanggaran HAM di urutan pertama.
Ia juga mengatakan, Jaksa Agung yang baru harus memiliki keberanian untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.
"Hal utama yang harus dimiliki Jaksa Agung adalah keberanian. Harus punya nyali, dalam artian berani mempertaruhkan jabatan dan lain-lainnya. Istilahnya orang setengah gila," kata Hendardi.
Selain keberanian, lanjut dia, Jaksa Agung juga wajib memiliki komitmen dalam menangani berbagai kasus yang ada hingga tuntas. "Karena kewenangan itu hanya ada di Kejaksaan Agung, bukan otoritas polisi bukan KPK," kata dia.
Ia beralasan hal tersebut untuk mencegah agar penanganan kasus pelanggaran HAM yang tak diselesaikan tidak terulang di masa mendatang.
Hendardi menyinggung gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggalakkan revolusi mental untuk mengubah Kejaksaan Agung saat ini.
"Di dalam pemerintah Jokowi yang mencanangkan gagasan pembaruan, ini waktu yang tepat untuk mengembalikan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan persoalan-persoalan yang menjadi hutangnya (untuk diselesaikan)," kata dia.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
