"Data menunjukkan subsidi ke migas dalam beberapa tahun terakhir mencapai Rp714 triliun. Akan ada relokasi untuk sektor produktif," kata Sofyan pada pembukaan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2014 di Jakarta, Rabu.
Hadir dalam pembukaan IIW, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan para Gubernur.
Sofyan mengatakan pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan sektor prioritas, termasuk manufaktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi di saat perekonomian global melemah.
Perekonomian global yang melemah seperti di Tiongkok, turut berdampak pada Indonesia, karena kinerja ekspor ikut menjadi lesu.
"Jika dibandingkan lima tahun lalu saat harga komoditi lagi booming, pertumbuhan kita sangat terbantu oleh ekspor. Sekarang kita harus benar-benar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri," ujar dia.
Kebutuhan untuk membangun infrastruktur, ujar Sofyan, memang sangat besar. Sejumlah pengamat ekonomi, sebelumnya memperkirakan klebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur pada 2014 saja mencapai Rp1.900 triliun.
Tentunya, pemerintah tidak akan membiayai semua pembangunan infrastruktur, melainkan membutuhkan dukungan kemitraan dari pihak swasta.
Sofyan membagi dua perencanaan untuk pembiayaan infrastruktur. Pertama, pembiayaan infrastruktur yang sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional, seperti bendungan, jalan pedesaan, akan diutamakan dari Anggaran negara.
Sedangkan, proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan bisnis, dan menarik untuk investor, akan diserahkan ke mitra swasta.
"Maka dari itu perizinan untuk investasi swasta akan dibenahi. Akhir tahun akan banyak insentif," tutur dia.
Sepanjang 2014, ujar Sofyan, investor asing masih sangat tertarik dengan perekonomian Indonesia, meskipun terdapat sentimen domestik yang diperkirakan akan menggangu investor.
Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Sofyan mengatakan realisasi investasi masih cukup menjanjikan, dan membuktikan investor lebih mempertimbangkan faktor jangka panjang.
"Nah, ini disambut tugas pemerintah untuk menghapus bottle-necking," ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan anggaran negara untuk infrastruktur masih sangat kecil dan jauh dari ideal.
Dalam APBN-Perubahan 2014, kata Suryo, belanja infrastruktur hanya dialokasikan Rp206 triliun, atau sekitar 20 persennya dari total belanja Pemerintah Pusat. Sedangkan di APBN 2014, lanjut Suryo, anggaran infrastruktur malah turun ke Rp196 triliun.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
