"Kita ingin pengalihan subsidi BBM, kita arahkan ke subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, infrastruktur dan irigasi ke petani juga," kata Presiden saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Ia menargetkan mencapai swasembada dalam tiga tahun dan pembangunan lima hingga tujuh bendungan setiap tahunnya.
Subsidi BBM, tambah dia, juga harus diarahkan untuk pengadaan mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan serta infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan produktif lain.
Pada kesempatan itu di hadapan para pejabat daerah, Presiden menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir nilai subsidi BBM mencapai Rp14,5 triliun. "Kita bakar, hilang selama lima tahun," katanya.
Sementara itu untuk kesehatan dan infrastruktur hanya Rp202,6 triliun dan Rp577,9 triliun.
"Ini yang harus kita ubah," katanya seraya menyebut hal itu sebagai suatu tantangan ekonomi.
Selain menyampaikan mengenai pengalihan subsidi energi, Presiden pada kesempatan itu juga mengingatkan para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam pada investor.
Ia menilai yang diperlukan Indonesia adalah investor di bidang infrastruktur sedangkan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya hendaknya demi kesejahteraan rakyat.
"Satu-satunya jalan untuk mempercepat pembangunan adalah investasi. Namun (menerima) investor itu milih-milih, kalau infrastruktur silakan masuk," katanya.
Seusai membuka rapat koordinasi nasional itu Presiden Jokowi melakukan foto bersama dengan para peserta rapat di tangga Istana Merdeka.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
