Anak transmigran Nunukan sekolah di balai desa

Nunukan (ANTARA News) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membenarkan anak-anak warga transmigran di Satuan Pemukiman (SP)5 Sebakis Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku terpaksa sekolah di balai desa.

Kepala Dissosnakertrans Kabupaten Nunukan, Abdul Karim di Nunukan, Senin, mengungkapkan, sebanyak 67 orang anak warga transmigran asal Provinsi Jawa Timur yang menempati kawasan transmigrasi di SP5 Sebakis masih menggunakan balai desa karena belum memiliki gedung sekolah.

Belum adanya gedung sekolah di kawasan transmigrasi tersebut, kata dia, masih mempertimbangkan efektivitas keberadaannya sehubungan dengan kekurangan tenaga guru yang dimiliki sehingga kemungkinan memanfaatkan dua alternatif.

Pertama, menyediakan sarana transportasi untuk mengangkut anak-anak transmigran setiap hari untuk belajar di sekolah milik PT Sebakis Inti Lestari (SIL) dan kedua mengajak perusahaan untuk membangun gedung sendiri di kawasan transmigrasi melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

"Memang Pemkab Nunukan belum menyediakan gedung sekolah bagi anak-anak transmigran karena masih mempertimbangkan dua alternatif itu," ujar Abdul Karim.

Ketiadaan gedung sekolah bagi anak-anak transmigran juga sempat dikeluhkan Rusdi, transmigran asal Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah itu karena anak-anaknya tidak dapat mengenyam pendidikan.

Ia mengatakan, sebelum meninggalkan kampung halamannya telah dijanjikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia tetapi p setibanya di lokasi tersebut belum ada kecuali puskesmas pembantu yang belum memiliki tenaga medis.

Menurut Rusdi, kondisi di kawasan transmigrasi yang ditempati saat ini sangat memprihatinkan termnasuk kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian bagi kebutuhan hidup keluarganya.

Untuk sementara, kata dia, sejumlah warga transmigrasi bekerja di perusahaan PT SIL dengan upah Rp76.000 per hari dengan masa kerja 20 hari setiap bulan.

Jumlah transmigran di SP5 Sebakis sebanyak 214 kepala keluarga yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak 2013 lalu.