"Pemerintah harus punya kebijakan yang jelas dalam menghadapi MEA sekaligus peta jalan implementasinya, kelemahan kita selama ini berasal dari fragmentasi kebijakan," kata Hanafi Rais dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan selama ini masing-masing kementerian punya fokus sendiri-sendiri yang terkadang justru saling bertabrakan dengan tujuan nasional.
"Saya masih menunggu bagaimana cetak biru kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menghadapi MEA," tuturnya.
Dia meminta pemerintah mengantisipasi "penumpang gelap" yang berpotensi menimbulkan kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, narkoba, prostitusi internasional, pencucian uang hasil kejahatan di negara lain, terorisme serta pencarian ikan dan penebangan hutan secara ilegal.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
