Jakarta (ANTARA News) - Politisi muda Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, menyatakan tidak mungkin Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditetapkan sebagai menteri. Azis yang dikenal dekat dengan Agung Laksono ini berani memastikan bahwa Agung tak mungkin bertindak segegabah itu dengan menyodorkan 14 nama orang sebagai calon menteri kepada presiden. Sebagai politisi yang berpengalaman, Agung paham betul bahwa hal itu (mengangkat menteri) menjadi kewenangan prerogatif presiden. "Apa kepentingan Pak Agung sodorkan nama? Juga tak ada kepentingan partai untuk ajukan nama-nama itu kepada presiden. Pak Agung takkan mencampuri kewenangan presiden. (Informasi) itu tidak benar. Itu hanya asumsi orang saja sehingga tak perlu dikembangkan," kata Azis Syamsuddin. Anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung itu menegaskan sebagai insan politik, Agung pasti tahu koridor dan batasan kewenangan DPR sebagai lembaga politik. Tidak ada kepentingan Ketua DPR mengajukan nama seseorang untuk menjadi menteri. Sesuai aturan, tugas DPR hanya men-support dan mengawasi eksekutif sehingga tak mungkin Agung menyodorkan 14 nama pada presiden. Menjelang Rapimnas Golkar, pekan ini, Agung Laksono dikabarkan membuat manuver politik. Sebelum bertolak ke luar negeri minggu lalu, disebut-sebut telah menemui Presiden untuk menyodorkan 14 nama tokoh Golkar sebagai calon menteri. Informasi di DPP Golkar yang dihimpun menyebutkan tokoh Golkar yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah masuk dalam daftar nama tersebut. Pihak Istana sudah mengecek pengajuan nama-nama itu kepada Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan dijawab bahwa penyodoran nama itu tidak dilakukan lewat mekanisme partai. Ketua DPD Golkar Yogyakarta, Gandung Pardiman, mengatakan kalau benar Agung Laksono menyodorkan 14 nama untuk calon menteri, berarti Partai Golkar dibuat sebagai mainan. Sikap mental yang demikian itu harus dirombak karena Golkar telah bertekad untuk lakukan dis-connecting dengan pemerintah. Karena itu, sangat disayangkan kalau betul Agung melakukan hal itu. Lebih ironis lagi kalau penyodoran nama tersebut tidak sepengetahuan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Golkar. "Kalau Agung main kucing-kucingan, itu merugikan Golkar dan rakyat. Kita minta Agung bersikap 'fair', jangan main kucing-kucingan. Biar bagaimanapun, dia harus 'kulo nuwun' (minta izin) dulu pada Jusuf Kalla. Lagian nama-nama yang disodorkan itu belum tentu menambah `added value` (nilai tambah) pada Golkar. Kalau mau sodorkan nama, harusnya diseleksi dengan ketat baik profesionalisme, kompetensi dan track record-nya. Kalau asal sodor, akan makin parah," kata Gandung. Gandung mengingatkan dalam Munas di Bali dulu, Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum, Ketua DPR Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum dan pengusaha Surya Paloh sebagai Ketua Penasihat Golkar telah sepakat untuk mensejahterakan rakyat dan membesarkan Golkar. "Namun kenyataannya, malah terkesan jalan sendiri-sendiri. Punya agenda politik tersembunyi sendiri sehingga lupa pada janjinya. Pengingkaran inilah yang akan kita gugat dalam Rapimnas ini," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2006
